SCWI Laporkan Unsur Pimpinan Komisi A ke Ketua DPRD Surabaya

oleh
Ketua SCWI, Hari Cipto Wiyono saat mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Surabaya Coruptions Watch Indonesia (SCWI) akan melaporkan Pimpinan Komisi A ke Ketua DPRD Surabaya. Rencana pelaporan itu diduga dipicu ketidak pedulian Pimpinan Komisi A terhadap pengaduan masyarakat.

Direktur SCWI Hari Cipto Wiyono, menuturkan masalah tersebut bermula ketika pihaknya mengajukan permohonan hearing terkait indikasi adanya unsur korupsi dalam kasus astranawa. Namun hingga sekarang permohonan itu tidak pernah direspon.

Atas dasar itu, SCWI berencana melaporkan unsur pimpinan Komisi A yang terdiri dari Ketua Pertiwi Ayu Krishna (Fraksi Golkar), Wakil Ketua Camelia Habiba (Fraksi PKB), dan Sekretaris Budi Leksono (Fraksi PDIP) ke Ketua DPRD Surabaya.

“Saya akan laporkan pimpinan Komisi A ke ketua dewan dan minta audiensi, ada apa kok ngak pernah mau melakukan hearing kasus astranawa,” ujar Hari Cipto Wiyono, Kamis (26/3/2020).

Hari Cipto Wiyono mengungkapkan, permohonan dengar pendapat ke Komisi A sebenarnya sudah sangat lama diajukan. Tepatnya pada tahun 2019.

“Senin (30/3) laporan akan dilayangkan,” cetusnya.

Sebelum melapor ke Ketua DPRD, SCWI sudah mengadu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya. Laporan ini dilayangkan karena komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini diduga melakukan pembiaran atas aspirasi masyarakat.

“Pimpinan Komisi A kami laporkan ke BK karena diduga melakukan pembiaran atas permintaan hearing kasus Astranawa,” tegasnya.

Cipto menegaskan, permintaan hearing atas kasus tanah Astranawa ini dinilai penting. Sebagai elemen yang bergerak di bidang korupsi, SCWI memandang pemberian tanah Astranawa dari YKP ke PKB Jawa Timur diduga mengandung unsur korupsi atau gratifikasi.

“Sebagai elemen anti kroupsi merasa terpanggil untuk melakukan pencegahan dan menyelamatkan aset negara dengan cara mengadu ke komisi A untuk dilakukan hearing untuk mencegah pemberian tanah itu dari YKP ke PKB Jatim,” ujarnya.

Mengingat masalah ini cukup krusial, sementara pimpinan Komisi A tidak merespon dengan baik, maka sikap itu disinyalir sengaja membiarkan perbuatan dugaan korupsi itu terjadi. Dugaan kuat, tidak adanya respon dari pimpinan komisi A karena ada yang menghalang-halangi. Mereka bisa jadi bagian dari orang-orang yang mekakukan gratifikasi.

“Padahal niat kita mulia, ingin menyelamatkan aset negara,” jelasnya.

Cipto berjanji jika laporan ke Ketua Dewan tidak berhasil, maka akan menyiapkan skenario jalur hukum. “Lihat saja nanti, kalau tetap saja ngak nanggapi, saya tempuh mekanisme hukum,” tegasnya.

Terpisah, menanggapi sikap SCWI yang akan melaporkan Pimpinan Komisi A ke Ketua DPRD Surabaya, Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengaku tidak ada niatan untuk menghambat aduan dari masyarakat ke gedung DPRD Surabaya. Seharusnya surat aduan itu ditujukan kepada Ketua DPRD Surabaya dengan tembusan ke Komisi A.

“Sehingga ini tidak bisa diproses secara kelembagaan,” ungkap Ayu.

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, saat ini semua kegiatan dewan sementara di tiadakan, karena dampak pandemi Covid-19. “Intinya Komisi A tidak menghambat proses hearing dimohonkan pihak Astranawa,” ujar Ayu.

Oleh karenanya pihaknya meminta agar surat itu direvisi, nanti setelah wabah pandemi Covid-19 ini sudah reda, komisinya akan langsung memprosesnya.

“Jadi Komisi A akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Surabaya. Ini instansi, jadi kami akan menjawabnya juga secara institusi, bukan secara perorangan,” pungkas Ayu. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.