Sebut Kasus Kliennya Pesanan, Hotma Sitompul Minta Henry dan Iuneke Dibebaskan

oleh
Henry J Gunawan bersama istri Iuneke Anggraini saat menjalani persidangan di PN Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sidang lanjutan kasus pemalsuan keterangan nikah dengan terdakwa Henry J Gunawan dan Iuneke Anggraini kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (17/12). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledoi (pembelaan) dari terdakwa.

Dalam pledoi yang dibacanya, Henry J Gunawan bersama Iuneke Anggraini, menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso.

“Saya yakin aktor perkara ini sama dengan perkara yang lain. Jika ingin mereka saya sakit, saya sudah sakit. Jika mereka ingin saya dipenjara saya sudah dipenjara,” kata Henry saat membacakan nota pembelaannya.

Sedangkan Iuneke Anggraini dengan sesenggukan menganggap JPU tidak bisa membuktikan dakwaanya, karena semua saksi yang dihadirkan tidak bisa membuktikan dakwaan jaksa. Ia pun mengaku tidak takut dengan tuduhan jaksa.

“Saya menyakini majelis hakim yang diketuai Dwi Purwadi akan menegakan keadilan atas kasus yang kita hadapi,” tegas Iuneke Anggraini.

Sebagai ibu yang telah memilih tiga anak, Iuneke Anggraini memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan pulang dan berkumpul dengan keluarga.

“Saya ibu dari 3 orang anak. Saya dipisahkan dari anak-anak apalagi saya tidak bersalah. Saya tidak pernah takut tuduhan JPU saya yakin yang mulia akan menegakkan keadilan dan menggunakan hati nurani,” kata Iuneke Anggraini membacakan nota pembelaannya.

Sementara Ketua tim penasehat terdakwa, Hotma Sitompoel SH MHum mengungkapkan adanya pesanan dalam kasus Henry dan Istrinya. Hotma Sitompoel menyebut, JPU Ali Prakoso tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

“JPU tidak bertindak penegakan hukum bahkan mengikuti perintah dari dalang kasus ini. Hong Hek Soei dan Teguh Kinarto,” kata Hotma Sitompoel saat membacakan nota pembelaannya.

Tak hanya itu, tim penasehat hukum juga menilai jaksa dan hakim kompak tidak menghadirkan Notaris Atika Ashiblie ke persidangan.

“Kasus ini terkait pemalsuan akta otentik dan produk itu di buat oleh notaris tapi jaksa dan hakim kompak tidak menghadirkan Notaris Atika Ashiblie ke persidangan,” tandas Hotma.

Tak hanya itu, Keterangan Dirut PT Graha Nandi Sampoerna (GNS) Iriyanto Abdoella dinilai tidak tau apa apa dengan akta notaris nomor 15 dan 16 yang dijadikan alat bukti untuk menjerat kedua kliennya.

“Saksi pelapor Iriyanto, dia tidak tau apa apa. ini menunjukan dia orang suruhan dari Hong Hek Sooi dan Teguh. Faktanya saksi pelapor tidak tau dimana akta 15 dan 16 dibuat termasuk siapa saja yang tanda tangani dan kebenaran akta tersebut. Saksi pelapor tidak tau apa apa,” ungkap Hotma.

Berdasarkan uraian pembelaannya setebal 105 halaman tersebut, Hotma meminta agar Henry dan Istrinya dibebaskan dari tuntutan hukum.

“Menerima seluruhnya pembelaan, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Membebaskan terdakwa dan melepaskan dari tuntutan hukum. Mengembalikan alat bukti, mengeluarkan dari Rutan, merehabilitasi nama baik para terdakwa, bebankan biaya perkara pada negara,” tandas Hotma.

Atas pembelaan tersebut, JPU Ali Prakoso mengajukan tanggapan secara lisan. “Kami tetap pada tuntutan,” ujar JPU Ali Prakoso.

Persidangan perkara ini akan dilanjutkan hari Kamis (19/12) dengan agenda putusan dari majelis hakim yang diketuai Dwi Purwadi.

“Sidang hari ini selesai,” ujar Dwi Purwadi menutup persidangan.

Usai persidangan, Hotma menjelaskan alasannya meminta Henry dan Iuneke dibebaskan dari tuntutan hukum. Diantaranya, akta otentik tidak pernah dihadirkan.

“Notaris tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Maka pembuktian nya menjadi tidak sempurna, yang jadi objek masalah adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris Atika Ashiblie,” kata Hotma usai persidangan.

Dijelaskan Hotma, Henry dan Iuneke tidak memberikan keterangan palsu karena faktanya sudah melakukan perkawinan secara adat Tionghoa pada tahun 1998.

“Sehingga mereka sah sebagai suami istri. Bukan resmi , kalau resmi itu dicatat melalui institusi negara,”pungkas Hotma.

Sementara JPU Ali Prakoso meyakini kedua terdakwa terbukti melakukan pemalsuan keterangan pernikahan. Apalagi, selama proses pembuktian sudah jelas ketika para terdakwa datang ke kantor notaris statusnya bukan suami istri.

“Terkait pengingkaran kedua terdakwa mengenai proses penandatanganan akta itu hak mereka. Tapi yang jelas pengingkaran itu sama sekali tanpa didukung saksi atau alat bukti,” pungkas Ali Prakoso saat dikonfirmasi usai persidangan. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.