Sejumlah Seniman dan Budayawan Somasi Walikota Surabaya

Kuasa hukum DKS dan KBRS saat datang ke balaikota. 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Penolakan pembongkaran Masjid As-Sakinah yang berada di komplek gedung DPRD Surabaya, ternyata masih terus berlanjut.Terbaru, sejumlah budayawan, seniman dan aktifis memberikan somasi kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (7/12/2017).

Kuasa hukuM Dewan Kesenian Surabaya (DKS), dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS) Okky Firmansyah menuturkan, surat somasi bernomor: 61/SOM-OS/DKS/XII/2017 yang diserahkan merupakan langkah hukum pertama kepada Risma.

“Surat ini juga ditujukan kepada dua instansi di bawah Pemerintah Kota Surabaya, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,” ujar Okky saat ditemui di balaikota, Kamis (7/12/2017).

Okky menjelaskan, bukan tanpa alasan pihaknya juga memberikan somasi kepada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Dua OPD ini telah memberikan surat yang masing-masing mengusir DKS dan BMS dari komplek kawasan cagar budaya Balai Pemuda Surabaya.

“Ini jelas perbuatan melanggar hukum” tegasnya.

Seniman dan budayawan menilai, Pemerintah Kota dan jajarannya melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak berdasar pada pelaku pemajuan kebudayan, hal itu berdasarkan UU RI Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, pasal 5 poin G yang berbunyi; “Objek pemajuan kebudayaan meliputi: G. Seni.”

Upaya pelanggaran hukum itu terlihat dari dua surat yang dilayangkan dua dinas sebelumnya kepada DKS dan BMS yang berkantor dan melakukan kegiatan kesenian di komplek Balai Pemuda.

Dua surat yang dimaksudkan yakni, surat tertanggal 15 November,, Nomor: 641.6/6514/436.7.19/2017 oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Widodo Suryantoro. Dan surat bertanggal 7 November, Nomor: 641.6/28310/436.7.5/2017 oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Eric Chayadi.

Jika berdasarkan pada Undang-undang itu, maka para seniman adalah unsur dari sebuah proses pemajuan kebudayaan, dimana objeknya adalah seni, dan subjeknya adalah seniman.

“Surat tersebut ditujukan kepada Walikota. Sifatnya kalau tidak dibalas selama tiga hari akan kami gugat, secara perdata akan kami pidanakan,” kata Okky.

Tembusan surat ini juga dikirmkan kepada Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Komnas HAM, Gubernur Jatim, Kapolda, Kapolres, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri dan juga Menteri Dalam negeri. (bmb/gbi)