Selain Ketua PN Kepahiang, KPK Tetapkan Empat Tersangka Lain

Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu Janner Purba saat dibawa petugas KPK dan polisi bersenjata lengkap dari kantornya, Senin (23/5).

Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu Janner Purba saat dibawa petugas KPK dan polisi bersenjata lengkap dari kantornya, Senin (23/5).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Hanya dalam kurun waktu 1×24 jam usai operasi tangkap tangan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menetapkan lima orang sebagai tersangka pada Selasa (24/5). Dari lima tersangka, dua di antaranya adalah hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, KPK melakukan gelar perkara dan memutuskan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan penetapan lima orang tersangka,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5).

Selain Ketua PN Kepahiang Janner Purba, lembaga antirasuah juga menjerat Hakim PN Kota Bengkulu Toton, Panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy, dan mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, Syafri Syafii serta mantan Wakil Direktur Keuangan rumah sakit, Edi Santroni.

Yuyuk mengatakan, Janner dan Toton merupakan tersangka penerima suap. Sementara Syafri dan Edi merupakan tersangka pemberi suap.

Dalam kasus ini, Janner dan Toton merupakan majelis hakim yang mengadili persidangan terhadap dua terdakwa, yakni Syafri dan Edi. Adapun, persidangan yang dipimpin Janner tersebut terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.

Dalam OTT Senin (23/5), petugas KPK menemukan uang berjumlah Rp 150 juta di mobil milik Janner. Duit tersebut diduga merupakan pemberian dari Syafri. (Baca: Penangkapan Ketua PN Kepahiang Oleh KPK Terkait Suap)

“Diduga uang tersebut untuk memengaruhi putusan karena sidang putusan rencananya akan disidangkan hari ini,” kata Yuyuk. Menurutnya, pemberian tersebut merupakan yang kedua, setelah pada 17 Mei 2016, Janner menerima uang Rp 500 juta dari Edi.

Janner dan Toton disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara, Syafri dan Edi disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Badaruddin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (kc/gbi)