Selain Reklamasi, Ahok Juga Minta Agung Podomoro Garap 13 Proyek

Inilah nota keuangan 13 proyek hasil barter fee Agung Podomoro Group dengan Pemprov DKI Jakarta.

Inilah nota keuangan 13 proyek hasil barter fee Agung Podomoro Group dengan Pemprov DKI Jakarta.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Cerita ihwal aliran fee dari PT Agung Podomoro Group ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai imbalan (barter) sejumlah proyek raksasa rupanya punya rentetan panjang. Bukan hanya terkait reklamasi Teluk Jakarta, raksasa perusahaan properti itu ternyata juga berkewajiban menggarap 13 megaproyek lain milik pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Temuan soal ke-13 proyek sebagai bagian dari barter tambahan itu tercatat dalam selembar nota keuangan yang kini sudah dikantongi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ke-13 proyek tersebut ditangani PT Muara Wisesa Samudera yang tak lain adalah anak usaha Agung Podomoro, pemegang izin reklamasi Pulau G seluas 161 hektare atau dikenal sebagai Pluit City.

Data itu tercatat dalam daftar kontribusi tambahan bukan CSR yang diterima Ahok. Dalam data itu pun disebutkan bahwa Ahok sudah menerima Rp 218 miliar, sedangkan sisa yang belum dibayarkan APL Rp173 miliar.

“Sedang didalami apa dasar hukum kebijakan itu. Dari sini kami melangkah,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan temuan tersebut.

Dalam catatan keuangan itu, tercantum adanya kontrak 13 pekerjaan Muara Wisesa senilai Rp 392,6 miliar. Total biaya yang sudah dikeluarkan Rp 218,7 miliar. Sedangkan jenis pekerjaan yang digarap, antara lain pembangunan dan pengadaan mebel rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Daan Mogot, Jakarta Barat, pengadaan rumah pompa dan fasilitasnya, serta penertiban kawasan prostitusi Kalijodo. (Baca: Bos Agung Podomoro Setor Rp 6 M untuk Biaya Penggusuran Kalijodo)

Nota keuangan Muara Wisesa itu diperoleh penyidik saat menggeledah ruangan bagian keuangan dan akuntansi Agung Podomoro Land di lantai 45, Podomoro City, Jalan S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, 1 April lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari ruangan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja di lantai 46. Barang sitaan itu dibawa penyidik dalam dua kontainer plastik berukuran sedang.

Ariesman pun tak menyangkal soal barter 13 proyek yang dikerjakan pada 2013-2016 itu sesuai permintaan Gubernur Ahok. Ia mengungkapkan,  daroi 13 proyek itu, sebagian sudah dikerjakan dan beberapa sedang dalam proses pengerjaan.

“Itu akan diperhitungkan ke kontribusi tambahan,” ujar Ariesman.

Ariesman sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pemberi suap kepada Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M Sanusi. Adapun total suap yang diberikan sebesar Rp1.140.000.000.

Sedangkan General Manager Pemasaran Agung Podomoro Land Alvin Andronicus menampik kabar bahwa sebagian besar dari 13 proyek itu dikerjakan perusahaannya. Ia hanya menyebut pembangunan rusunawa di Daan Mogot yang terkait dengan penerbitan izin reklamasi. “Itu atas dasar kompensasi sesuai dengan izin,” katanya.

Sebelumnya, Ahok membantah keras informasi itu. Ia pun menanyakan kebenaran data tersebut ke Agung Podomoro Land.

“Kalau benar Podomoro yang tulis seperti itu saya akan gugat dia, ini gila tulisan gini, betul jahat banget,” ucapnya.

“Saya dianggap terima Rp 392 miliar, sudah bayar ke saya Rp 280 miliar, sisa Rp 173 miliar gila gak tuh. Makanya saya mau tanya siapa yang keluarkan surat kayak gitu, gak ada tandatangannya gak ada apa-apanya lho,” cetus Ahok. (tp/gbi)