Selama Dipimpin Dahlan, PT PWU Sering Jual Aset Sembarangan

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan akan dijemput paksa kejaksaan jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan 17 Oktober nanti. Dahlan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut perusahaan BUMD PT PWU Jatim terkait penyalahgunaan dan penjualan aset perusahaan BUMD milik pemprov itu.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan akan dijemput paksa kejaksaan jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan 17 Oktober nanti. Dahlan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut perusahaan BUMD PT PWU Jatim terkait penyalahgunaan dan penjualan aset perusahaan BUMD milik pemprov itu.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan menjemput paksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan jika kembali mangkir panggilan pemeriksaan 17 Oktober nanti. Dahlan berpotensi menjadi tersangka setelah resmi dicegah (dicekal) ke luar negeri karena diduga kuat terlibat kasus penyelewengan dibalik penjualan aset milik PT Panca Wira Usaha Jatim, perusahaan BUMD yang pernah dia pimpin.

Dahlan sudah dua kali mangkir pemeriksaan. Kejati pun melayangkan surat panggilan ketiga kepada Dahlan dengan agenda pemeriksaan pada 17 Oktober.

“Kalau tetap tidak datang, sesuai prosedur akan dijemput paksa,” jelas Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, Jumat (7/10).

Dahlan akan diperiksa perihal kapasitasnya saat menjabat Direktur Utama (Dirut) PT PWU periode 2000-2010. Sebab, penyidik Kejaksaan menemukan adanya penyewaan dan penjualan 33 aset berupa tanah maupun bangunan yang dikelola PT PWU yang tidak sesuai prosedur.

Dalam kasus ini, Kejati Jatim sudah menetapkan bekas Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana sebagai tersangka. WW merupakan mantan anak buah Dahlan dan menjabat Manajer aset dan Ketua Tim Penjualan Aset di PT PWU. (Baca: Begini Cara Polisi Paksa WW Masuk Mobil Tahanan).

Rekam jejak PT PWU semasa dipimpin mantan Dirut PT PLN (Persero) itu memang penuh noda.  Tercatat, banyak aset PT PWU yang disewakan maupun dijual tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan.

Yang paling menarik perhatian kejaksaan, aset tersebut dijual dengan harga di bawah pasaran (nilai jual obyek pajak/NJOP). Sumber di Kejati Jatim menyebutkan, salah satu yang paling mencolok adalah penjualan aset di Tulungagung, Jatim.

”Uangnya hanya sebagian yang disetorkan ke kas (PT PWU),” ujar sumber ini.

Modus penyelewengan serupa juga  terjadi pada hasil penjualan lahan dan bangunan milik PT PWU Jatim yang ada di Kediri. Aset tersebut dijual ke pihak swasta dengan harga Rp 17 miliar, namun duit yang disetor hanya Rp 16 miliar.

“Bukti berupa akta jual beli, kwitansi penyetoran uang hasil penjualan dan dokumen lain terkait penjualan lahan ini sudah dikantongi penyidik (Kejati),” ungkapnya.

Selain penjualan aset tadi, ada juga lahan dan bangunan yang dikelola PT PWU secara janggal. Ia mencontohkan lahan dan bangunan di kawasan Ngagel, Surabaya.

Tanpa menjelaskan lebih rinci lokasi lahan yang dia maksud, sumber ini hanya menyebut di atasnya itu sudah berdiri sebuah salon.

Dari informasi yang dihimpun, lahan tersebut semula dikuasai Belanda. Setelah menjadi milik negara, belakangan pengelolaannya diberikan kepada PT PWU.

Sekitar tahun 1960, BUMD milik Pemprov Jatim ini berniat menjual dan ditawarkan kepada pengelola. Kesepakatan dicapai dan aset negara itu pun beralih ke tangan swasta.

“Soal yang lahan ini masih diselidiki. Meskipun harganya sesuai dengan NJOP.,” jelasnya.

Mantan Gubernur dan Ketua DPRD Jatim Tersangkut

Proses penyelidikan hingga penyidikan kasus ini sejak tahun 2015 lalu sudah menyeret 25 saksi dan pejabat eksekutif maupun legislatif Jatim. Bahkan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo ikut diperiksa kejaksaan pada 15 September lalu.

Imam Utomo yang masih berstatus saksi dan didampingi pengacara dari PWU menjalani pemeriksaan mulai sore hingga malam hari. Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana mengatakan, Gubernur Jatim sebelum Soekarwo ini ditanya lebih dari 20 pertanyaan.

”Gubernur juga ikut menyetujui pelepasan aset. Karena perusahaan ini BUMD milik pemprov,” ujar Dandeni.

Selain Imam Utomo, kata Dandeni, pelepasan aset itu juga disetujui oleh Ketua DPRD Jatim periode 2004-2009 Bisri Abdul Jalil. Sayangnya, Ketua DPRD-nya saat itu sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa diperiksa.

”Tapi Sekretaris DPRD Jatim sudah diperiksa,” Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto. Menurut kejaksaan, persetujuan dari Ketua DPRD untuk melepas aset PT PWU tidak diputuskan melalui rapat pimpinan atau paripurna.

Selain Sekretaris DPRD, kejaksaan juga memanggil pejabat di PT PWU yakni Ahmad Faisal Siregar, Sugeng Djinarjo Tanus serta seorang notaris bernama Wina Ustriani. (gbi)