Semua Pilkada Curang, Mahfud Usulkan Dikembalikan ke DPRD

oleh
Mahfud MD.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konsitusi mengusulkan agar pemerintah, DPR dan elit serta pengamat politik kembali mengkaji wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat kota/kabupaten ke DPRD. Sebab, menurutnya, pilkada yang dilakukan langsung malah melahirkan banyak mudharat dan kecurangan, daripada faedahnya.

Penilaian Mahfud itu berdasar pengalamannya selama memimpin MK. Ia menyimpulkan, tidak ada satu pun gelaran Pilkada yang bersih dari kecurangan.

“Dalam ingatan saya, tidak ada satu Pilkada pun yang tidak ada curangnya. Tidak ada,” ujarnya dalam acara peluncuran buku Intelejen dan Pilkada di Jakarta, Selasa (3/4).

Meski begitu, tutur Mahfud, kecurangan di dalam Pilkada tidak semuanya signifikan. Lantaran hal itu pula, MK tidak mengabulkan semua gugatan yang masuk terkait sengketa hasil Pilkada. Mahfud mengucapkan hal itu bukan tanpa dasar.

Selama menjabat sebagai Ketua MK periode 2008-2013, ia melihat adanya banyak kecurangan.  Mulai dari pemalsuan dokumen, politik yang, hingga penghadangan masyarakat yang akan memilih ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Itu terbukti semua di pengadilan. Dan mengaku, dan itu banyak sekali terjadi. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya,” kata mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Karena alasan, Mahfud mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka akan memiliki dampak positif.

Selain meminimalkan politik uang, pengawasan Pilkada juga menjadi terlokalisir karena hanya dalam lingkup DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu seluruh rakyat bisa rusak, atau dirusak lah. Tetapi kalau di DPRD, kita hanya bisa mengawasi berapa ini anggota DPRD Kabupaten itu bisa diawasi wartawan atau apa. Sehingga kerusakan itu terbatas pada seseorang, sementara rakyat tetap terdidik,” kata dia.

Sebenarnya, tutur dia, sejak 2012 lalu usulan untuk mengambilikan Pilkada ke DPRD sudah ada. Bahkan Mahfud juga sudah berdiskusi dengan berbagai tokoh mulai dari SBY, hingga mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Usulan mengembalikan pilkada ke DPRD itu lantas masuk ke UU Pemilu 2014. Namun ucapnya, ada peristiwa politik yang muncul yaitu keputusan Presiden SBY mengeluarkan Perppu sehingga aturan itu tidak berlaku.

“Kalau Pilkada saat itu diserahkan ke DPRD, nanti seluruh kepala daerah itu akan dikuasai oleh Prabowo. Karena koalisinya Prabowo itu menang di DPR, tetapi kalah di eksekutif,” paparnya. (kom/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *