Sengketa Lahan Grand City Mall, Komisi B Ancam Buat Hak Angket

Hearing sengketa lahan di Gubeng Pojok nomor 48-50 yang dilangsungkan di ruangan Komisi B DPRD Surabaya.

Hearing sengketa lahan di Gubeng Pojok nomor 48-50 yang dilangsungkan di ruangan Komisi B DPRD Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sengketa lahan di Gubeng Pojok nomor 48-50 antara PT. Hardaya Widya Graha, pemilik Grand City Mall dengan Hj. Nuraini akhirnya dimediasi oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/10/2016).

Anggota Komisi B, Baktiono mengancam akan membuat hak angket untuk menyelesaikan sengketa yang cukup lama berlangsung ini. Hak angket sebagai usaha dewan mencari titik temu antara ahli waris dengan pihak-pihak yang terlibat.

“Jika tak kunjung selesai nanti akan dibuat hak angket seperti kasus Jalan Kenari,” ujar Baktiono.

Baktiono menjelaskan, salah satu tujuan pembuatan hak angket untuk mencari tahu dalam proses pelepasan tanah dari Departemen Pertahanan dan Keamanan ke PT Singo Barong Kencana sampai lahan tersebut dimiliki oleh PT Hardaya Widya Graha.

“Saran kita agar masalah sengketa bisa diselesaikan dengan jalan mediasi atau musyawarah,” sarannya.

Menurut Baktiono, musyawarah merupakan Japan keluar terbaik. Dimana kedua belah pihak yang bersengketa bisa mendiskusikan bagian masing-masing secara adil dan bijaksana.

“Kalau keduanya tidak mau ngalah sampai kapanpun tidak akan selesai,” cetusnya.

Kuasa hukum PT.

Kuasa hukum PT. Singo Barong, Heri Siswanto.

Perwakilan PT Singo Barong Kencana, Heri Siswanto menceritakan, pihaknya memiliki tanah di Gubeng Pojok nomor 48-50 sejak 1989. Saat itu tanah dimiliki oleh Departemen Pertahanan dan Kemanan.

Tanah itu dimiliki oleh PT Singo Barong melalui ruislag atau tukar guling. Pada saat itu departemen pertahanan dan kemanan memiliki sertifikat hak pakai.

Namun, pada tahun itu terjadi krisis, tanah tersebut dijaminkan ke bank. Dalam perkembanganya, tanah itu kemudian dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lelang dilangsungkan pada 11 September tahun 2000.

“Pemenang lelangnya adalah PT Hardaya Widya Graha,” ungkap Heri.

Pernyataan Heri dibenarkan oleh Lani, notaris yang bertugas saat itu. Menurutnya, PT Hardaya Widia Graha memiliki tanah dari proses lelang BPPN. Lani membukukan surat-surat kepemilikan pada tahun 2001.

“Saya tidak tahu apa-apa soal ada sengketa sepert ini, karena saya sudah pensiun sejak 2012. Kalau aset yang di gubeng pojok nomor 48-50 itu saat buat pada 2001, Grand City membelinya dari BPPN,” terangnya.

Kasi Pengukuran BPN Surabaya Ardi mengatakan, dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa lahan di gubeng pojok tidak ada masalah. Penerbitan hak guna pakai yang dipegang oleh PT Hardaya Widya Graha sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Tanah tersebut milik Grand City, jadi mengenai status tanah itu di BPN sudah selesai,” terangnya. (bmb/gbi)