Seniman Surabaya Sesalkan Pengambilan Gamelan di THR

oleh
Sejumlah seniman saat menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pengambilan alat kesenian berupa gamelan yang dilakukan pemerintah kota di Taman Hiburan Remaja (THR) berbuntut panjang. Sejumlah seniman di Surabaya berencana membawah kasus tersebut ke ranah hukum.

Penasehat Ludruk Gema Budaya THR, Bagong Sinukerto menuturkan, pengambilan gamelan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) pada hari Kamis tanggal 9 Mei lalu tidak dapat dibenarkan.

“Kita tunggu ending akhirnya. Jika buntu akan kita kaji rencana melayangkan gugatan,” ujar Bagong Sinukerto saat ditemui di gedung di DPRD Surabaya, Jumat (17/5/2019).

Bagong menegaskan pengambil alihat alat kesenian berupa gamelan di THR beberapa waktu lalu bisa dikategorikan pelanggaran pidana. Hal itu mengacu pada UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Sesuai pasal 55 ancamanya 5 tahun atau denda Rp 10 miliar bagi pihak-pihak yang berusaha menghambat kemajuan kesenian,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bagong juga meminta pemerintah kota tidak semena-mena dalam memperlakukan para seniman di kota pahlawan. Menurutnya, tidak semua seniman bodoh.

“Tidak semua seniman bodoh dan bento. Bisa saja pemerintahnya yang ngalami seperti itu,” tukas Bagong.

Sekretaris Ludruk Irama Budaya, Meimura juga menyesalkan pengembalian gamelan pada 9 Mei itu. Apalagi pada saat pengambilan itu bukan hanya gamelan tapi juga lampu dan sound sistem.

“Jujur kita sangat menyesalkan. Apalagi pengembalian itu tidak ada berita acaranya,” kecam Meimura.

Menurut Meimura, gamelan yang berada di ruang Pringgodani sudah lama digunakan pada seniman. Untuk itu, meski gamelan itu milik Disbudpar harus ada mekanismenya ketika hendak mengambil.

“Saya menilai pemerintah kota tidak memiliki solusi. Begitu juga soal pengosongan di THR,” katanya.

Salah satu seniman, Hartiyah menambahkan jika kepedulian pemerintah kota terhadap kesenian tradisional sangat rendah. Bahkan dirinya mengaku cemburu dengan perhatian pemerintah DKI, Solo dan Semarang pada kesenian tradisional yang ada di daerah tersebut.

“Di DKI Jakarta seniman dibuatkan tempat khusus. Sementara di sini kepedulian itu hampir tidak ada,” sesalnya.

Menanggapi keluhan dari pada seniman, Ketua DPRD Surabaya, Armuji mengecam pengambilan gamelan oleh Disbudpar. Menurut dia, perlu dilakukan dialog sebelum barang itu diambil.

“Disbudpar tidak bisa langsung main angkut-angkut,” ujar Armuji.

Dalam kesempatan itu, Polotisi dari PDIP ini juga menyoroti pengosongan tempat kesenian di THR yang orientasinya hanya untuk kepentingan bisnis semata.

“Sebagai wakil rakyat kita akan perjuangan aspirasi kalian hingga berhasil,” tandas Armuji.

Oleh karena itu, Armuji berencana mengundang instansi terkait dalam pertemuan berikutnya. Termasuk dengan mengundang para seniman yang ada.

“Saya harap pada pertemuan berikutnya para seniman yang datang jumlahnya lebih banyak,” pungkas Armuji. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.