Setelah PTUN, MA Menangkan Gugatan PPP Romi

No comment 40 views

Ultimatum Djan: Dengan keluarnya putusan MA ini, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016, Romahurmuziy meminta kubu Djan Faridz tidak lagi mengklaim dan mengusik partainya.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Pondok Gede 2016 pimpinan Romahurmuziy (Romi) kembali mendapat keuntungan. Setelah menang gugatan di PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), giliran Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Romi.

Artinya, putusan MA menguatkan keabsahan kepengurusan PPP  yang dinakhodai Romi sebagaimana SK Kemenkum HAM.

“Mengabulkan permohonan Romahurmuzy,” ujar bunyi putusan MA yang dilansir dari website mahkamah agung, Jumat (16/6). Vonis itu diketok oleh Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati, dan Syarifuddin. MA memutuskannya pada tanggal 12 Juni 2017.

Putusan MA termaktub dalam SK PK No 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Putusan itu sekaligus menyatakan Ketua Umum PPP yang sah adalah hasil Muktamar Pondok Gede 2016, M Romahurmuziy.

Menanggapi putusan MA ini,  Romi menegaskan tidak ada dualisme lagi di tubuh partainya. Ia langsung menginstruksikan seluruh kader partai ka’bah lebih giat dan fokus bekerja untuk rakyat demi menyongsong Pemilu 2019 .

“Dengan adanya putusan PK ini, seluruh dualisme kepemimpinan PPP berakhir sudah. Para kader PPP terus bekerja secara ikhlas di lapangan untuk konsolidasi. Umat menunggu kiprah nyata PPP menuju Pileg yang tinggal 22 bulan lagi,” kata Romi dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6).

Kubunya mengingatkan kubu Djan Faridz agar tidak lagi mengklaim dan mengusik PPP.

“Pak Djan tidak berhak lagi menggunakan atribut Ketua Umum PPP dalam bentuk apapun, tidak berhak lagi menggunakan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro 60, dan tidak lagi bisa menggugat keabsahan kepemimpinan PPP atas nama DPP yang diklaimnya selama iniKarena itu, saya menyerukan kepada pak Djan, sudahilah seluruh pertikaian,” tandas Romi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan kepengurusan PPP yang sah dibawah kepengurusan Romi sesuai SK Kemenkum HAM tahun 2016. (Baca: Konflik PPP, Giliran Kubu Romy Dimenangkan PT TUN).

Sebelumnya, kubu Djan Faridz tidak terima dengan keputusan Kemenkum HAM tersebut dan menggugatnya di PTUN. Gugatan kubu Djan dimenangkan PTUN Jakarta dan  membatalkan SK Kemenkum HAM itu. (dt/gbi)