Setya Novanto Pasang Pelindung di BPK

oleh
Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (kiri) dan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Alasan kenapa aktor intelektual kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, selama ini sulit dijerat hukum salah satunya karena punya orang kepercayaannya di Badan Pemeriksa Keuangan. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu disebut memasang ‘pelindung’ di BPK untuk mengawal audit proyek dan membentenginya dari tuduhan korupsi yang merugikan negara.

“Waktu itu memang mau diperiksa dan kebetulan kita lagi diperiksa BPK juga,” kata Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/2).

Anang mengungkapkan, auditor BPK yang menjadi spion dan pelindung Novanto bernama Agung.  Namun, ia mengaku tidak mengenal Agung karena dirinya hanya mendapat cerita itu dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Itu saya dengar cerita dari Andi (Narogong),” tuturnya.

Fakta ini terungkap setelah jaksa KPK memutar rekaman pembicaraan antara  Anang dengan Direktur Biomorf Lone LCC, Amerika Serikat Johannes Marliem dalam sidang. Anang mengakui dari cerita Andi Narogong itu bahwa Novanto yang memasukan Agung ke BPK RI.

Waktu itu kami diperiksa BPK dan tahun-tahun sebelumnya kami selalu disalah-salahkan. Dengan Pak Agung ini kami harapkan karena Pak Andi bilang bahwa itu orang Golkar, orangnya Pak Setnov. Jadi, ya kami harapkan mudah-mudahan dia bisa lebih tidak salahkan kita,” ungkap Anang.

Dalam perkara ini Novanto diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu USD dari proyek e-KTP. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp 2,3 triliun. (ant/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *