Setya Novanto Sudah Terdakwa, KPK Minta Hakim Gugurkan Praperadilan

KPK meminta Hakim tunggal Kusno menggugurkan gugatan Setya Novanto di sidang praperadilan, Jumat (8/12).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gugatan praperadilan tersangka kasus korupsi e-KTP, Seya Novanto, bakal gugur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan status Setya Novanto saat ini sudah menjadi terdakwa dan perkaranya mulai disidangkan Rabu pekan depan (13/12).

Karena alasan itu, KPK selaku tergugat dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat (8/12) meminta Hakim tunggal Kusno menggugurkan gugatan Novanto.

“Bahwa termohon sudah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka pemohon Setya Novanto kepada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat,” kata anggota biro hukum KPK, Evi Laila, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (8/12).

Permintaan ini merupakan jawaban KPK terhadap gugatan praperadilan Novanto.

“Faktanya pada saat perkara a quo dibacakan tanggal 8 Desember 2017, pemohon Setya Novanto tidak lagi menyandang sebagai status tersangka melainkan sudah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi e-KTP,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi saat membacakan jawaban KPK atas permohonan praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Kusno pada Jumat menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK. Hal tersebut, kata Setiadi, didasarkan pada pengertian terdakwa dalam Pasal 1 ayat 15 KUHAP yang menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili oleh sidang Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

“Adapun telah beralihnya status pemohon Setya Novanto terhadap perkara a quo dari status tersangka menjadi terdakwa telah secara jelas berdasarkan surat pelimpahan atas nama terdakwa Setya Novanto yang merupakan surat pengantar dari termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,” ucap Setiadi.

Menurutnya, penyampaian pelimpahan berkas Setya Novanto ditambah dengan dokumen-dokumen lainnya yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Berdasarkan hal tersebut maka pelimpahan terdakwa atas nama Setya Novanto yang dilakukan termohon pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pemohon yangg telah berstatus terdakwa bukan lagi tersangka telah sesuai Pasal 137 juncto Pasal 143 ayat 1 KUHAP,” tuturnya.

Hakim Pertanyakan Urgensi Kelanjutan Sidang Praperadilan

Menangapi jawaban sekaligus permintaan KPK ini, Hakim Kusno mengingatkan mengenai waktu putusan praperadilan yang hanya berselang satu hari setelah sidang pembacaan dakwaan terhadap Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Saya beri kebebasan, kalau kita lanjutkan persidangan, apa ada manfaatnya?” Kata Kusno saat memimpin praperadilan. Pertanyaan Kusno ini dilatarbelakangi adanya kesepakatan di awal, bahwa persidangan akan diputus pada 14 Desember 2017.

Menurut Kusno, hakim tidak akan mengeluarkan ketetapan untuk memberhentikan sidang. Ia mengatakan, sidang praperadilan baru bisa dihentikan dan selesai di tengah jalan jika pemohon berinisiatif mencabut gugatan praperadilan.

Sejak awal memang disepakati bahwa KPK diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli pada Selasa (12/12) dan Rabu (13/12).

Novanto disangkakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant/nad)