Siap Menangkan Gus Ipul, Ini Syarat DPC PDI-P Surabaya

Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana siap menangkan pasangan Gus Ipul – Abdullah Azwar Anas dalam Pilgub Jatim di Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – DPC PDI-P Kota Surabaya, berkomitmen memenangkan pasangan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) – Abdullah Azwar Anas dalam Pilgub Jatim 2018. Namun dukungan yang diberikan oleh PDI-P tersebut bukan tanpa syarat.

Ketua DPC PDI-P, Whisnu Sakti Buana (WS) mengatakan, pihaknya siap memenangkan pasangan yang diusung oleh PDI-P dan PKB dengan syarat jika terpilih nantinya dapat membantu mengembalikan wewenang SMA/SMK dari Pemprov Jatim kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Saya tahu dari media massa kalau Gus Ipul punya komitmen mengembalikan, makanya itu kita dukung,” ujar Whisnu Sakti Buana, Senin (13/11/2017).

Menurut WS, keinginan Kota Surabaya untuk bisa mengelola pendidikan SMA sederajat tidak bisa dipaksakan. Meskipun pemberian bantuan itu lewat jalur Bantuan osial (Bansos).

“Kalau Bansos dasarnya apa?, karena Gus Ipul sudah komitmen jika menang. Goodwill yang sangat bagus, karena memang wewenangnya Gubernur untuk pengalihan pengelolaan itu,” terangnya.

Whisnu menegaskan, yang dibutuhkan warga Surabaya saat ini terpenting ialah dikembalikannya pengelolaan SMA/SMK dari pemprov ke pemkot. Menurut dia, komitmen dari Gus Ipul itu sebagai salah satu yang bisa dikampanyekan kepada warga Surabaya.

“Saya yakin kita bisa beriringan terus dengan Gus Ipul-Anas,” cetusnya.

Pengelolaan SMA/SMK ini sudah dikonsultasikan antara legislatif dan eksekutif Kota Surabaya langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski tidak ada kata larangan dari Kemendagri, pihak pemkot masih belum berani mengambil keputusan untuk menganggarkan bansos di APBD 2018, lantaran belum ada balasan tertulis.

WS menyampaikan kemungkinan besar bansos SMA/SMK tidak masuk dalam KUA PPAS 2018. Menurutnya, peluang paling besar pengelolaan SMA/SMK bisa kembali ke pemkot jika benar ada pelimpahan wewenang langsung dari pemprov.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memungkinkan meski hanya sebatas parsial, yakni perbantuan tugas.

“Semua mungkin pelimpahan wewenang itu karena peraturannya ada. UU itu kalau Provinisi tidak sanggup bisa di berikan ke Pemkot, tapi hanya secara parsial tidak seutuhnya,” pungkas Wakil Walikota Surabaya ini. (bmb/gbi)