Sidang Aduan 7 Parpol Panas, KPU-Bawaslu Debat Sengit

oleh
Sidang aduan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan 7 partai politik melawan KPU di BAwaslu, Jakarta, Jumat (3/11).
Sidang aduan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan 7 partai politik melawan KPU di Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/11).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sidang dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan tujuh partai politik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat (3/11) berlangsung cukup panas. Anggota Bawaslu berdebat sengit dengan komisioner KPU.

Naiknya tensi, dipicu pernyataan Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi yang menolak memberikan jawaban dalam persidangan. Hal ini karena Bawaslu dianggap tidak mengikuti proses aturan yang dibuat oleh Bawaslu sendiri terkait tata cara persidangan.

“Kita harus kembali pada aturan yang kita sepakati bersama, sejauh ini bahwa Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 1031093/2017 huruf R mewajibkan kepada Bawaslu untuk mengirimkan surat undangan untuk memberitahukan persidangan pemeriksaan ini setidak-tidaknya dua hari sebelum sidang pemeriksaan,” kata Pramono di ruang persidangan Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/11).

Pramono mengungkapkan, KPU baru menerima surat dari Bawaslu malam tadi. Kondisi ini bertentangan dengan SE Bawaslu Nomor 1031093/2017 sendiri. “Jadi kalau dihitung dari sisi harinya ini tanggal 2 November 2017, baru kemarin magrib,” ujarnya.

Alasan kedua terkait penolakan KPU memberikan jawaban atas laporan tujuh partai politik masih terkait administrasi surat menyurat. KPU menganggap Bawaslu melanggar SE Bawaslu nomor 1093/2017 huruf i angka 5, yang terkait dengan penetapan hasil pemeriksaan pendahuluan.

“Nah, karena itu kami mengharapkan kepada majelis pemeriksa, kepada Bawaslu RI agar ketentuan itu terpenuhi, maka kami akan menyampaikan pokok-pokok jawaban dari KPU RI nanti pada hari Senin nanti tanggal 6 November 2017,” tutur Pramono.

Ketua Bawaslu, Abhan Misbah sontak menepis tudingan KPU. Abhan selaku Ketua Majelis Pemeriksa menyatakan lembaganya sudah sesuai dengan prosedur dan berkirim surat dengan KPU melalui biro hukum.

“Sidang pertama kami sudah sampaikan dengan surat. Sidang berikutnya adalah dengan pernyataan kami di sini, dan kami nyatakan sebagai undangan resmi. Jadi kami yang pertama jelas sudah melalui surat langsung kepada sekretariat KPU dan diterima kepala biro hukum,” ujar Abhan.

“Jadi pertanyaan saya sekarang ini, KPU sudah siapa untuk memberikan jawaban tanggapan atas laporan dari para pelapor,” tanya Abhan.

Dengan pernyataan KPU, Bawaslu mengangap KPU belum siap memberi jawaban atau laporan para pelapor. “Oke. Karena belum siap. Jadi ini saya sampaikan bahwa KPU pada hari ini belum siap dengan jawaban atau tanggapan atas laporan,” kata Abhan

Di tengah penjelasan Ketua Bawaslu yang belum selesai menyampaikan pernyataannya, Pramono tib-tiba memotong. “Mohon maaf pimpinan, kami bukan belum siap pimpinan. Mohon maaf. Argumen kami bukan belum siap. Kami masih berpendapat KPU minta untuk diperlakukan secara layak terkait undangan itu, sehingga kami akan memberikan jawaban terkait pokok-pokok pada hari Senin,” kata Pramono.

Karena terus berdebat, Ketua Majelis Pemeriksa pun menunda persidangan yang akan dilanjutkan pada Senin (5/11) dengan agenda mendengar tanggapan KPU sebagai terlapor. (vin/bmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *