Sidang Ganti Rugi Osowilangun, Media Sempat Dilarang Meliput

oleh
Suasana persidangan ganti rugi lahan Osowilangun. 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Persidangan antara pihak penggugat yakni warga Osowilangan, akibat dampak pelebaran aliran sungai kepada Dinas PU Bina Marga, Kota Surabaya yang digelar di PN Surabaya, sempat diwarnai ketegangan, Rabu (20/3/2019).

Ketegangan tersebut bermula pada saat salah satu wartawan yang post wilayah hukum sedang melakukan peliputan. Hakim Whedayati SH, MH tidak senang melihat ada media yang meliput jalanya sidang.

“Sudah saya bilang, semua perekaman harus ijin majlis hakim. Yang jelas saya keberatan. Itu privasi saya. Tukas Wedhayati SH MH yang ditujukan kepada salah satu wartawan diruang sidang Sari I PN Surabaya.

Sementara pantauan di lokasi persidangan dua warga dari Tambak Osowilangun Timur, Zaitun dan anak kandungnya Ari keduanya kompak menolak atas tarif ganti rugi lahan yang dianggap kurang sesuai.

Zaitun juga menyampaikan ada beberapa keganjalan terkai mekanisme ganti lahan kepada beberapa warga Osowilngun yang teekena dampak pelebaran sungai. Salah satunya, adanya harga ganti rugi yang sudah di target.

“Kita tidak setuju dikarenakan harganya langsung ditarget,” ujar Zaitun secara singkat.

Zaitun juga mengaku sempat didatangi oleh oknum dari dinas PU Bina Marga, Kota Surabaya. Dalam kedatanganya, surat tanah atau petok sudah ada ditangan oknum tersebut. Padahal petok tersebut Zaitun tidak pernah memberikanya kepada siapapun atas persetujunya.

“Tahu – tahu kok ada surat petok itu, di situ, di pak Sis. Padahal saya tidak pernah menyerahkan ke dia, ke pak Sis, pak Sis itu orang PU,” tambahnya.

Tak hanya itu, adanya tarif ganti rugi kepada warga yang lahanya terkena dampak tersebut dari pihak kelurahan terksesan tutup mata.

Ia menyebuat jika kepala Kelurahan, Tambak Sari Oso, Soleh Mundakir, tidak menunjukan kinerja yang baik dalam hal pendampingan kepada warga maupun informasi terkait adanya kesinambungan ganti rugi lahan warga yang kurang sesuai.

Sementara itu, Abu Hakam, warga Tambak Sari Oso menyesalkan adanya konsinyasi harga tanah. Sesuai putusan PN Surabaya, warga diberi waktu 14 hari.

Ia membeberkan jika ganti rugi lahan kepada dirinya sebelumnya tidak disosialisasikan baik dari pihak kelurahan maupun kecamatan serta dari dinas terkait.

“Ganti rugi tidak ada sosialisasi ke warga. Berbeda pada tahun 2012 itu ada tata mufakat dengan warga untuk pelebaran jalan raya, warga di kumpulkan semua. Warga sekian, harga sekian” tukas Abu Hakam saat

Abu Hakam membandingkan, ganti rugi pelebaran jalan raya dengan ganti rugi pelebaran saluran air atau sungai yang berada di Kawasan Osowilangun. Menurut dia, perbedaan yang nilainya cukup signifikan.

Ketidak adanya informasi dari pihak terkait, Abu Hakam juga mengutakan kekecewaan terkait perbedaan ganti rugi lahan pelebaran jalan raya dan ganti rugi pelebaran aliran sungai pada tahun 2012.

“Pada tahun 2012 ganti rugi lahan adanya pelebaran jalan raya dari dinas terkait permeter persegi Rp. 4000/meter², sedangkan kemarin tahun 2018 adanya ganti rugi pelebaran sungai cuma diberi harga Rp. 3500/m²,” tukas Abu Hakam.

Sementara itu, kuasa hukum warga dari pihak tergugat, Agus Wibowo, pada Selasa (19/3) mengatakan, jika warga tidak pernah diberitahu adanya ganti rugi lahan.

Padahal, pada Perma No. 3 tahun 2016 seharusnya masyarakat maupun warga harus diberitahu adanya ganti rugi.

“Masyarakat harus diberi tahu, tapi di sembunyi-sembunyi, apapun disembunyikan, dalam persidangan disembunyikan. Seharusnya Ini harus fair” tukas Agus Wibowo.

Pada proses persidangan ini, pihak warga memberikan perlawanan dengan menolak ganti rugi lahan warga yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Selain itu, terdapat dua poin yakni, sesuai dari Perma terdapat proses perlawanan dari pihak warga dan meng-PTUNK-kan surat Wali Kota Surabaya maupun Gubernur Jawa Timur.

“Itu sebagai suatu alat bukti bahwa masyarakat menolak” pungkasnya. (ady/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.