Sipol Dianggap Hambat Parpol, Komisi II Panggil KPU

Inilah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan KPU sebagai syarat pendaftaran peserta Pemilu 2019.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Penerapan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai salah satu syarat bagi parpol calon peserta Pemilu 2019 rupanya menjadi polemik baru. Komisi II DPR akan meminta penejlasan ihwal sengkarut Sipol ini karena dianggap kerap mengganjal proses pendaftaran parpol.

“Pasti komisi II DPR akan undang KPU dalam rangka pengawasan,” kata Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto ketika dikonfirmasi, Kamis (12/10).

Hampir semua partai politik mengeluhkan teknis pelaksanaan sipol karena input data yang mengalami kendala. Masalah itu ditambah jadwal yang diberikan KPU sangat mendesak dan tanpa ujicoba/simulasi terlebih dahulu. (Baca: KPU Kembalikan Berkas Pendaftaran PDIP dan PSI).

Sejumlah kalangan menganggap KPU menabrak UU karena sipol tidak diatur dalam UU. Untuk itu, KPU membuat peraturan KPU sebagai acuan pelaksanaan sipol.

“Ya memang dalam UU penyelenggaraan pemilu ini sipol tidak wajib dan itu adalah terobosan dari KPU,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Namun Yandri tetap menghargai keputusan KPU ini untum memoderenkan cara-cara menjalani tahapan pemilu. “Tetapi sesuai rekomendasi Bawaslu ini tidak bersifat wajib untuk parpol,” katanya.

Artinya, menurut Yandri, kalaupun parpol tidak ikut sipol tetapi berkas yang disyaratkan oleh UU lengkap maka sudah selesai kewajiban parpol sebagai calon peserta pemilu.

“Memang beberapa partai mengalami kendala teknis soal sipol ini dan PAN kadang-kadang juga susah mengentry data. Artinya sipol masih perlu dilakukan evaluasi ke depan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Syarifuddin Sudding mendukung keputusan Badan Pengawas Pemilu  yang tidak mewajibkan parpol melaksanakan Sipol sebagai syarat calon peserta Pemilu 2019.

“Saya kira wajar Bawaslu demikian yah dalam rangka menjalankan fungsinya,” kata Sudding ketika dikonfirmasi, Kamis (12/10).

Pekan lalu, Bawaslu mengirimkan surat edaran ke KPU yang isinya antara lain tidak mewajibkan parpol melaksanakan sipol.

Menurut Sudding, pihaknya tidak kesulitan dalam mengisi sipol.

“Kami berusaha mengikuti mekanisme yang ada,” kata Sudding. Partai Hanura akan berkomitmen mengikuti tahapan Pemilu sesuai yang diatur oleh KPU.

Ketua DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono berharap sipol KPU tidak menjadi hambatan bagi partai politik dalam proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2019.

“Harapan kami mudah-mudahan (Sipol) ini tidak menjadi halangan. Ini yang kami alami,” kata Sutrisno di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Menurut Sutrisno, Sipol adalah sistem yang baru sehingga partai harus melakukan kerja lebih keras untuk memenuhinya.

“Sipol sistem yang baru. Sipol ini ke depannya sangat bermanfaat. Dalam tehnisnya banyak membuat kami harus kerja lebih keras,” kata Ketua Tim Verifikasi Partai Hanura itu. (tun/gbi)