Soal Gaji ke 13, Anggota Banggar Bantah Pernyataan Risma

oleh
Anggota Banggar DPRD Surabaya, Reni Astuti.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini jika pemerintah kota tidak memiliki dana untuk membayar gaji ke 13 bagi 14000 PNS menuai protes dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Reni Astuti.

Reni menjelaskan, mengacu pada PP 18 tahun 2018, Permenkeu 052 tahun 2018 tentang gaji 13 dan Permendagri tentang pencairan gaji ke 13, pencairan gaji ke 13 bagi 14000 PNS di lingkungan pemerintah kota sudah sesuai dengan peraturan perundangan.

“Ada 14000 PNS sampai saat ini belum menerima gaji 13,” ujar Reni Astuti, Senin (8/10/2018).

Menurut Reni, gaji ke 13 sudah dianggarkan di APBD 2018. Kemudian dipenetapan anggaran APBD 2018 tidak ada tambahan. Itu artinya, semestinya gaji 13 ini sudah bisa dicairkan.

“Tidak harus menunggu perubahan PAK, karena di PAK tidak ada perubahan terkait belanja pegawai yang disitu komponennya masuk gaji 13.” terangnya.

Atas dasar tersebut, semestinya gaji ke 13 sudah dicairkan pada bulan Juli. Ironisnya hingga saat ini belum dibayarkan. Padahal, teman-teman dewan, fraksi dan wakil wali kota sudah sepakat.

Namun, informasi dibeberap media bahwa wali kota belum berkenan dengan alasan tidak ada dana. Oleh karena itu saya sebagai anggota banggar, dirinya merasa punya tanggung jawab untuk meluruskan.

“Apa betul tidak ada anggaran, kemudian saya kumpulkan data-data yang ada, dan saya simpulkan sebenarnya dana itu ada,” ungkap Reni.

Lanjut Reni, kalau kita mengacu pada realisasi pendapatan, di 2018 per 30 September, pendapatan kota Surabaya berasal dari berbagai sumber. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dari pusat, Provinsi dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

“Secara total di 2018 ini, Rp 8,128 Trilliun, hingga 30 September 2018 tercapai Rp 5,7 Trilliun. Kalau dilihat dari prosentasenya 71, 94 persen, yang jelas ini data dari pemerintah kota juga, itu pendapatan secara keseluruhan, kalau kita mengacu pada pendapatan asli daerah (PAD) kita sudah mencapai 78 persen. Pajak daerah 83,50 restribusi 61,87 persen,” paparnya.

Sementara untuk dana perimbangan atau dana alokasi umum (DAU) sumber yang dipakai oleh pemirintah daerah salah satunya untuk membayar gaji 13. Berdasarkan dari menteri keuangan sumber gaji 13 belas dari DAU dan pemda diberi kewenangan dalam penggunanya.

“Berdasarkan data pemkot pendapatan tahun 2017, 101,63 persen, kemudian realisasi belanja kita 2017, 88,27 persen kemudian menjadikan dana silpa kita tinggi Rp 1.1 trilliun,” sebut politisi yang dikenal kritis ini.

Lalu kemudian ada faktor bom hingga pendapatan menurun. Sementara di dokumen pemkot, dirancangan dan asumsi perubahan tidak dijelaskan terkait itu, bahkan dijelaskan investasi dan ekonomi di Surabaya tahun 2017 membaik.

“Berdasarkan data-data yang saya pelajari disini, dana itu ada dan silpa kita tiap tahun besar. Jadi, jangan sampai gaji ini ditahan dengan alasan tidak ada anggaran, tetapi disisi lain ada penambahan anggaran,” pungkas Reni. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *