Sprindik Sudah Diterbitkan, Ini Strategi Baru KPK Jerat Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto dan sprindik baru yang bocor di kalangan wartawan dikeluarkan KPK tanggal 31 Oktober 2017.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya banyak belajar dari pengalaman kalah melawan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam gugatan praperadilan. Karena itu, kendati surat perintah penyidikan (Sprindik) baru unuk Novanto telah diterbitkan dan bocor ke publik, lembaga antirasuah tidak mau buru-buru mengumumkan Ketum Partai Golkar itu sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

KPK berencana mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka di akhir penyidikan. Hal ini merupakan strategi KPK untuk mengantisipasi agar Novanto tidak bisa berkelit lagi dari jerat hukum kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

“Sudah ada tersangka baru kasus pengadaan e-KTP. Tapi, siapa dan apa perannya, akan kami sampaikan selanjutnya,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (7/11).

Febri menegaskan, penetapan tersangka di akhir penyidikan tidak menyalahi aturan apapun. Langkah ini diperbolehkan dalam KUHAP.

“Aturannya ada dua, tersangka di akhir penyidikan itu KUHAP, di awal itu UU KPK,” tutur Febri. Menurutnya, penyidik hanya tinggal memilih aturan mana yang dipakai sesuai kebutuhan.

Febri juga tak membantah soal bocornya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diteken Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Hanya pihaknya tidak tahu siapa yang menyebarkan dokumen penyidikan itu.

KPK sebelumnya dikabarkan telah meningkatkan status pemeriksaan terhadap Setya Novanto dari penyelidikan menjadi penyidikan. Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setya diterbitkan pada 31 Oktober 2017. (Baca: Sprindik Baru untuk Setya Novanto Bocor).

Lebih jauh soal penyidikan Novanto ini, Febri tak bisa mengungkapkannya. “Info lain yang lebih teknis belum bisa kami konfirmasi,” ujarnya.

Setya Novanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 17 Juli 2017. Saat itu, KPK menetapkan Setya sebagai tersangka di awal proses penyidikan karena mengacu pada aturan khusus di Undang-Undang KPK. Pengumuman tersangka pun langsung dilakukan terbuka oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Pada 29 September 2017, hakim Cepi Iskandar yang menjadi hakim tunggal sidang praperadilan gugatan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa penetapan Setya sebagai tersangka tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim adalah penetapan tersangka harus di akhir penyidikan sesuai dengan KUHAP. (tpi/nad)