Ssst…Komnas HAM Diam-diam Periksa Rizieq

No comment 111 views

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani (tengah) dan dua angota lainnya melakukan audiensi seputar pengaduan dugaan kriminalisasi ulama.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ternyata diam-diam sudah memeriksa pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab terkait tudingan kriminalisasi ulama yang dilakukan aparat. Komisi juga memeriksa Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dan 18 orang lain terkait kasus ini.

“20 orang itu termasuk dari MUI, Ma’ruf Amin, dan Rizieq Shihab,” kata Komisioner Komnas Ham, Siane Indriani saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (9/6).

Sayangnya, Siane enggan membeberkan bagaimana cara lembaganya bertemu atau berkomunikasi dengan Rizieq yang masih berstatus buronan dan dikabarkan sedang berada di Arab Saudi.

Sebagai catatan, Rizieq hingga kini belum kembali ke Indonesia padahal dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan cakap porno. Yang pasti, kata Siane, Komnas HAM telah berkomunikasi dengan Rizieq dan ada mekanisme yang tak bisa dia ungkapkan di hadapan publik.

Untuk kasus Ma’ruf, Siane menjelaskan yang diteliti oleh Komnas HAM adalah kejadian-kejadian yang terjadi saat Ma’ruf memberikan kesaksian di sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu Ma’ruf dituding melakukan kongkalikong dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Ahok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami sudah bertemu Pak Ma’ruf dan beliau mengucapkan terima kasih,” katanya.

Sentil Polisi Lebih Sibuk Urus Kasus Chat Mesum

Siane kembali mengomentari penanganan polisi dalam kasus yang menjerat Rizieq. Pihaknya merasa heran dengan tindakan polisi yang lebih memprioritaskan kasus dugaan chat mesum dan pornografi Rizieq ketimbang perkara lain.

Karena hal inilah, Siane Indriani, mengatakan Komnas HAM mendapat aduan bahwa kepolisian lebih sibuk mengusut kasus Rizieq Shihab. Sementara, laporan kasus lain yang urgensinya dinilai lebih penting, tidak secara cepat diusut.

“Ada juga negara masuk dalam ranah pribadi, chat pribadi. Itu yang dikeluhkan. Polisi punya diskresi yang sangat besar. Diskresi bisa dimanfaatkan mulai dari bawah hingga ke atas dan bisa memilih mana kasus yang bisa ditangani, mana yang tidak,” ujar Siane.

Menurutnya, Komnas HAM secara resmi meneruskan aduan kepada pemerintah. Siane menyampaikan tindakan pilih-pilih kasus serta pengusutan kasus yang dinilai terjadi pada ranah pribadi seperti kasus chat porno bisa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada negara.

Tindakan diskriminasi seperti itu selanjutnya dikhawatirkan menjadi bibit perpecahan yang bisa membahayakan bangsa. “Kita minta ada kebijakan politik yang lebih utamakan keutuhan negara daripada terus menerus membuat rasa dendam yang baru,” ujar Siane. (vin/gbi)