Suap Bupati untuk Naik Jabatan, Dua Pejabat Teras Divonis 2 Tahun

oleh
Mantan Kabag Umum RSUD Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Pemkab Nganjuk, Harjanto (kanan) menjalani sidang vonis perkra suap kepada Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman terkait promosi jabatan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (12/3).

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Mantan Kadis Lingkungan Hidup (LH) Pemkab Nganjuk, Harjanto dan Kabag Umum RSUD Nganjuk Mokhammad Bisri divonis 2 tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti menyuap Bupati Nganjuk nonaktif, Taufiqurrachman untuk memperoleh promosi jabatan.

“Mengadili, menghukum terdakwa Harjanto dan terdakwa Mokhammad Bisri  masing -masing dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 600 subsider 6 bulan kurungan,”kata Hakim I Wayan Sosiawan diakhir pembacaan putusannya.

Selain dijatuhi hukuman badan,  kedua terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 200 juta rupiah dan sesuai ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam kasus jual beli jabatan  terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kab Nganjuk Tahun 2017 ini,  terdakwa Harijanto dinyatakan terbukti meyuap Bupati Taufiqurrachman sebesar Rp 300 juta. Sedangkan terdakwa M.Bisri menyuap Bupati Taufiqurrahman sebesar Rp 600 juta.

“Kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat satu huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2001 dan Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” terang Hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Senin (12/3).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang diketuai I Wayan Sosiawan sepakat dengan tuntutan jaksa KPK. Hakim Wayan Sosiawan, majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapus perbutan kedua terdakwa. Sehingga kedua terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman  sesuai dengan perbuatannya.

“Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang meringankan kedua terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya,” tutur Hakim I Wayan Sosiawan.

Atas putusan itu, terdakwa Haryanto dan terdakwa Mokhammad Bisri belum menentukan sikap. Keduanya. menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui,  kasus ini diawali dari OTT KPk pada Rabu (25/10) silam yang berhasil menjaring 20 orang di Jakarta dan Nganjuk. Namun KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kab Nganjuk Tahun 2017 ini.

Diduga sebagai penerima yakni Bupati Nganjuk periode 2013-2018, Taufiqurrachman (TFR) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk‎, Ibnu Hajar (IH), dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk, Suwandi (SUW).

Selanjutnya diduga sebagai pemberi yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kab Nganjuk, Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Nganjuk, Harjanto. Total uang yang diamankan sebagai barang bukti dalam OTT yakni Rp 298.020.000 dengan rincian Rp 149.120.000 dari Ibnu Hajar dan Rp 148.900.000 dari Suwandi. (ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *