Suap Dana Perimbangan Daerah, KPK Periksa Politisi Golkar Azis Syamsuddin

oleh
Politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Penyidikan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan pada tahun anggaran 2018 terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, KPK memanggil anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan 3 orang saksi untuk tersangka AMN (Amin Santono) dalam kasus dugaan suap terkait dana perimbangan daerah yaitu Azis Syamsuddin, anggota DPR RI periode 2014-2019,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (28/8/2018).

Selain Azis, KPK juga memanggil anggota DPR Komisi XI dari fraksi Partai Amanat Nasional.

“KPK juga memanggil I Gusti Agung Rai Wirajaya, anggota DPR RI periode 2014-2019,” tambah Febri

Hari ini dalam kasus yang sama KPK juga memanggil Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus Fisik 2 Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Yudi Sapto Pranowo.

(Baca Juga: Ketum PPP Romahurmuziy Mangkir dari Pemeriksaan KPK)

Pada Senin (27/8) dalam perkara yang sama KPK sudah memeriksa anggota Komisi XI DPR dari fraksi PAN Achmad Hafiz Thohir yang juga adik dari mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Hafiz mengaku menjelaskan mengenai alur kerja di Komisi XI.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (AMN), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo (YP), Eka Kamaludin (EKK) seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu, dan Ahmad Ghiast (AG) dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan tersangka Yaya Purnomo di sejumlah daerah.

Ada sejumlah anggota legislatif pusat dan daerah serta pengurus partai yang juga dipanggil sebagai saksi termasuk yaitu anggota DPRD Kabupaten Majalengka Deden Hardian Narayanto, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono, anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman, anggota DPR RI dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz, dan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy.

KPK telah menyita uang Rp1,4 Miliar dari kediaman Puji Suhartono yang merupakan wakil bendahara umum PPP.

Selain itu ada juga kepala daerah dan pejabat di daerah yang telah dipanggil sebagai saksi.

Mereka antara lain Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Ekwa Wiryastuti, Bupati Labuhan Batu Utara Khaerudinsyah Sitorus, Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustofa, Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau Aunur Rafiq dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Abdullah.

Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di kabupaten Sumedang sebesar Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar, termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63.000 dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

Ghiast sudah dituntut 3 tahun penjara dan saat ini sedang menunggu vonis hakim.(ara/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *