Suap Proyek Kemen-PUPR, Ini Rincian Duit ke Legislator PDIP

Anggota Komisi V DPR RI asal PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti menjalani sidang dakawaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/6). Damayanti didakwa menerima suap dari pengusaha Abdul Khoir atas jasanya memuluskan usulan "proyek aspirasi" di Kementerian PUPR.

Anggota Komisi V DPR RI asal PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti menjalani sidang dakawaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/6). Damayanti didakwa menerima suap dari pengusaha Abdul Khoir atas jasanya memuluskan usulan “proyek aspirasi” di Kementerian PUPR.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Legislator DPR RI asal Pdi Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti didakwa menerima uang suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU) Abdul Khoir. Duit itu diterima Damayanti dalam tiga tahap.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah SGD 328 ribu, Rp 1 miliar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan SGD 404 ribu dari Abdul Khoir,” kata jaksa Iskandar Marwanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor, duit yang diterima Anggota Komisi V DPR RI itu sebagai fee atas jasanya  memuluskan usulan pembangunan proyek jalan melalui ‘proyek aspirasi’ di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Damayanti menerima duit dari Abdul Khoir pertama kali pada tanggal 25 November sebesar SGD 328 ribu. Uang itu lalu dibagi menjadi 3 yaitu SGD 245.700 untuk Damayanti dan masing-masing SGD 41.150 untuk Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini.

Pemberian kedua dilakukan pada 26 November 2016. Abdul Khoir memerintahkan stafnya menyerahkan Rp 1 miliar dalam pecahan USD kepada Dessy. Uang itu lalu dibagi-bagi Damayanti kepada Hendrar Prihadi, Widya Kandi Susanti, dan Gus Hilmi.

Hendrar yang saat itu mencalonkan diri sebagai Wali Kota Semarang mendapat jatah Rp 300 juta melalui tim suksesnya, sedangkan Widya dan Gus Hilmi menerima masing-masing Rp 150 juta. Sisanya dibagi 3 lagi yaitu Rp 200 juta untuk Damayanti dan masing-masing Rp 100 juta untuk Dessy dan Julia.

Terkait dengan hal tersebut, Hendrar, Widya Kandi dan Gus Hilmi telah diperiksa penyidik KPK. Hendrar pun mengaku bahwa tim suksesnya telah mengembalikan duit tersebut.

Kemudian pada 7 Januari 2016, Abdul Khoir kembali memberikan duit SGD 404 ribu kepada Damayanti melalui Dessy dan Julia. Uang itu merupakan pemberian Abdul Khoir untuk Budi Supriyanto.

Istilah ‘Jahitan Baju’ untuk Duit Suap

Damayanti (kiri) bersama staf pribadinya, Dessy Ariyati Edwin (kanan) yang sama-sama menjadi tersangka penerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU) Abdul Khoir.

Damayanti (kiri) bersama staf pribadinya, Dessy Ariyati Edwin (kanan) yang sama-sama menjadi tersangka penerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU) Abdul Khoir

Uang sebesar SGD 404 ribu itu diterima oleh Dessy dari Abdul Khoir difoodcourt Pasaraya Blok M, Jakarta. Dessy Aryati Edwin sempat menyamarkan uang suap yang diterimanya dengan menggunakan istilah ‘jahitan baju’.

Dari SGD 404 ribu itu, jatah untuk Budi Supriyanto sejumlah SGD 305 ribu dari duit tersebut diberikan pada 11 Januari 2016. Sisanya yaitu SGD 99 ribu kembali dibagi 3 untuk Damayanti, Dessy, dan Julia.

“Dessy melaporkan kepada terdakwa bahwa uang fee dari Abdul Khoir telah diterima dengan mengatakan ‘tadi sudah ketemu, bajunya udah pada bisa diambil jahitannya’, yang dijawab oleh terdakwa ‘oh ya ya ya. Paham,” kata Jaksa Ronald F. Worotikan membacakan surat dakwaan.

Pada 13 Januari 2016, Julia menyerahkan uang masing-masing sebesar SGD33,000 kepada Damayanti dan Dessy. Namun usai penyerahan uang itu, Damayanti, Julia, Dessy dan Abdul Khoir kemudian ditangkap petugas KPK.

Damayanti pun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Sementara untuk dakwaan kedua, Damayanti didakwa melanggar Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (bs/gbi)