Suap Reklamasi Teluk Jakarta, Ahok Kembali Diperiksa KPK

ahok kpkGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.

Ahok tiba di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016) pukul 09.35 WIB. mengenakan batik cokelat.

“Nanti saja, saya belum tahu akan ditanya apa,” kata Ahok singkat.

KPK memanggil Ahok untuk mengonfirmasi beberapa hal terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta. Salah satunya terkait proses pembahasan Raperda dan izin yang telah diteken Ahok.

Selama menjabat sebagai Gubernur, Ahok menerbitkan empat izin reklamasi ke pengembang sejak tahun 2014. Empat keputusan gubernur tersebut dibuat pertama kali pada 23 Desember 2014. Setelah itu, dua keputusan diterbitkan pada 22 Oktober 2015 dan keputusan terakhir pada 17 November 2015. Berikut daftar lengkapnya:

1. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G
Kepada PT Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014;

2. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015.

3. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015.

4. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015.

Selain itu, KPK juga akan mengonfirmasi terkait besaran kontribusi yang dinaikkan Ahok, yakni sebesar 15% yang harus dibayarkan oleh pengembang. Besaran kontribusi inilah yang menjadi tarik menarik di DPRD.(dtc/ziz)