Sudah Masuk RPJMN, Pemkot Surabaya Optimis Trem Segera Dibangun

oleh
Sekretaris Dishub Surabaya, Dwija Wardhana.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya rupanya terus berupaya mewujudkan pembangunan moda transportasi massa berupa trem. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Gede Dwija Wardhana.

Menurut Dwija, ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah kota optimis pembangunan dapat segera terealisasi. Diantaranya, pembangunan trem sudah dimasukan ke dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Di RPJMN sudah masuk program-program kota besar, hanya tak disebutkan angkutan massal cepat,” papar Dwija, Rabu (7/11/2018).

Karena sudah masuk program nasional, maka pemerintah kota berupaya untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunannya. Sebelumnya, untuk kebutuhan penganggaran direncanakan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Alternatif lain melalui alokasi APBD. Jika KPBU ada aturan harus benbentuk badan usaha,” terangnya.

Dwija menyebutkan, sesuai MoU dengan pemerintah pusat dan PT KAI tiga tahun silam, kewajiban Pemerintah Kota Surabaya hanya menyediakan trunk (bus) dan feeder (minibus). Kewajiban tersebut sudah dijalankan dengan pengoperasian “Surabaya Bus”.

“Trem dan LRT merupakan peran APBN. Makanya kita terus dorong,” ungkap mantan Kabid Sarana dan Prasarana Bappeko.

Mengenai pendirian badan usaha, Dwija mengaku, pihaknya sudah mengajukan usulan tersebut untuk pengelolaan Surabaya Bus. Namun, menurutnya prosesnya bertahap.

Pertama dengan pembentukan UPTD, skema ini pekan lalu sudah mendapat persetujuan Wali Kota Tri Rismaharini. Selanjutnya adalah pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Atau bisa langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” tegasnya.

Ia menyampaikan, sebenarnya skenario Dinas Perhubungan dalam pengoperasian angkutan massa sudah berjalan. Dalam pengoperasian Surabaya bus di tahun pertama hingga ketiga direncanakan dengan adanya subsidi.

“Kalau dengan menggunakan sampah itu kan soal edukasi ke masyarakat,” jelasnya

Dwija memperkirakan, jika tahun depan pengelolan angkutan massal sudah ditigkatkan di bawah BUMD. Maka proses yang dilalui adalah dengan pembentukan peraturan daerah dahulu.

“Tranpsortasi darat kan luas, nanti bisa menanungi feeder, trunk atau trem,” paparnya

Namun demikian, menurutnya, apabila sudah ada badan usaha yang mengelola angkutan massal, secara struktur lepas dari Dinas Perhubungan. Hanya keuntungannya dengan bentuk Badan Usaha (BUMD, BUMN atau Badan Usaha Swasta) lebih fleksibel dalam anggaran keuangan, proses lelang.

“Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Badan Usaha punya otoritas mengatur mekanisme lelang,” pungkas Dwija. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *