Sudirman Tuding Pergub Era Jokowi Pembuka Jalan Izin Reklamasi

oleh
Presiden Joko Widodo dan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said.
Presiden Joko Widodo dan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said berpolemik soal reklamasi Teluk Jakarta.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said menuding Peraturan Gubernur DKI Jakarta era Joko Widodo sebagai pembuka jalan keluarnya izin proyek reklamasi.

“Dari sisi regulasi, sebetulnya sejak terbitnya Undang-Undang 26 dan 27 Tahun 2007 dan 27 2007, sudah harus ada harmonisasi seluruh aturan, termasuk Pergub-pergub sudah harus diharmonisasikan,” tutur Sudirman dalam diskusi menolak reklamasi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).

Regulasi  yang dimaksud Sudirman adalah UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.  Awalnya, reklamasi yang disebut dalam regulasi tersebut tidak menyebutkan izin reklamasi secara eksplisit.

“Kalau dilihat asal muasalnya, sebetulnya kata-kata pulau itu muncul di Pergub, sebelumnya tidak ada. Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di Pergub tahun 2012 diikuti dengan beberapa Pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi,” kata Sudirman.

“Beliau kemarin bicara tidak pernah keluarkan Pergub tapi ada dua Pergub yang keluar. Dan Pergub itu memberi jalan bagi munculnya perizinan. Kalau mau izin caranya begini, begini, gitu. Karena itu, kembali dari government harus diluruskan,” imbuh Koordinator Tim Transisi Anies BAswedan-Sandiaga Uno ini.

Sebelumnya memang, Presiden Joko Widodo angkat bicara ihwal polemik reklamasi kawasan teluk Jakarta. Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi baik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun saat jadi Presiden RI.

“Saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” tegas Jokowi saat ditanya wartawan di kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11).

Jokowi menegaskan, Pergub 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemic merupakan petunjuk dalam rangka mengajukan izin, bukan untuk memberi izin reklamasi

“Kalau yang itu, pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. Gitu loh. Bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” kata Jokowi. (lip/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *