Sumringah Jamu IMF-World Bank di Tengah Himpitan Utang Jatuh Tempo

oleh
Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI, Agus Martowadjojo tampak senang dan antusias mengajak Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde jalan-jalan ke Pasar Tanah Abang.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Di tengah tekanan utang luar negeri Indonesia yang jatuh temponya mencapai Rp 810 triliun pada 2018 dan 2019, pemerintah justru menghamburkan duit Rp 868 miliar. Miris, dana sebesar itu malah untuk menjamu International Monetary Fund (IMF)–World Bank di Bali dalam acara pertemuan tahunan pada Oktober 2018.

IMF dan World Bank, merupakan dua lembaga keuangan dunia yang selama ini setia menyusui utang luar negeri Indonesia. Meski menuai kritikan banyak pihak, Ketua Panitia pertemuan tahunan IMF-World Bank yaitu Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap meyakinkan perhelatan tersebut menguntungkan untuk Indonesia.

Perhelatan itu dinilai bisa menggairahkan ekonomi domestik. Barangkali dari sisi pemodal dan pelaku usaha swasta.

Istilah perhelatan prestisius untuk agenda tahunan IMF-World Bank di Bali yang disebut Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mencerminkan keyakinan itu. Ia mengatakan, dengan menjadi tuan rumah, pemerintah Indonesia bisa menyiarkan perkembangan ekonomi di domestik kepada dunia internasional.

“Paling tidak publikasi dari event ini jadi public relation yang bagus buat Indonesia mengenai perkembangan ekonomi yang sudah kita capai. Jadi harapannya ada multiplier yang bagus buat investasi,” kata David saat dihubungi, Selasa (27/2).

Menurutnya, sejalan dengan pemerintah, perhelatan tersebut tentu akan menjadi meningkatkan kegiatan ekonomi domestik. “Sekitar 18 ribu delegasi belum lagi peserta domestik dan mungkin keluarga mereka bisa jadi stimulus buat sektor konsumsi dan pariwisata,” ujarnya.

Rencananya, pertemuan tahunan IMF-World Bank bakal digelar di Bali pada 12-14 Oktober 2018. Berdasarkan estimasi pemerintah, pertemuan itu bakal dihadiri lebih dari 15 ribu peserta. Para peserta yang dimaksud termasuk Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara. Sserta perwakilan dari organisasi-organisasi internasional, pimpinan perbankan internasional, akademisi dari berbagai negara, dan petinggi berbagai perusahaan terkemuka dunia.

Kemarin, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dalam kunjungannya ke Indonesia, memuji manajemen ekonomi dan kebijakan nasional lebih kuat. Selanjutnya, ia meminta pemerintah meningkatkan pertumbuhan dan menyalurkan pendapatan untuk menciptakan lapangan kerja.

“Perekonomian Indonesia tetap terbukti tangguh dengan kinerja ekonomi dan berpeluang baik,” katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, Senin (26/2).

Namun, dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia berjuang untuk mendapatkan pertumbuhan melampaui lima persen, di tengah permintaan konsumen dan investasi langsung asing. Pertumbuhan PDB gagal memenuhi target anggaran pemerintah sebesar 5,2 persen tahun lalu dan IMF meramalkan bahwa Indonesia, yang menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, akan tumbuh sebesar 5,3 persen pada 2018.

Lagarde mengatakan bahwa dia dan Presiden Jokowi membahas pentingnya mencapai pertumbuhan potensial yang lebih tinggi untuk membantu menciptakan lapangan kerja.

“Upaya ini memerlukan mobilisasi pendapatan untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan mendukung reformasi di pasar produk, tenaga kerja dan keuangan,” katanya.

Indonesia telah menjadi anggota IMF sejak 1967. Sejak akhir era orde lama hingga reformasi, Indonesia tak bisa lepas dari ketergantungan utang pada IMF.

Indonesia tercatat pernah berutang 9,1 miliar USD ke IMF terkait krisis 1998. Namun pemerintah mengklaim ketergantungan utang Indonesia kepada IMF telah selesai di 2006.

Meski begitu, seperti negara anggota lainnya, Indonesia memiliki fasilitas Special Drawing Rights (SDR) dari IMF yang bisa dipakai dalam kondisi darurat untuk memperkuat cadangan devisa. Meski tak dipakai, SDR ini tercatat sebagai kewajiban bank sentral kepada pihak non-penduduk.

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari program IMF untuk menjaga likuiditas negara anggotanya. Besaran SDR disesuaikan dengan kuota iuran. Mengacu pada data IMF, fasilitas SDR untuk Indonesia sekitar 3 miliar USD.

Pofil Jatuh Tempo Utang Luar Negeri Indonesia sejak era Presiden Susilo Bambammng Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Stabilitas Fiskal Masih  Tergantung Utang

Klaim pemerintah yang sudah sudah tidak menggantungkan pembiayaan negara dari utang luar negeri ke IMF faktanya tidak sejalan dengan kondisi anggaran. Sebab, sejak penerapan anggaran defisit, utang merupakan kata kunci dalam pengelolaan APBN.

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur menyebut, utang sebagai sumber pembiayaan menutup defisit dijadikan faktor penentu bagi keberlanjutan fiskal, yakni keberlanjutan atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah, baik pada sisi rencana maupun realisasi. Maka keberlanjutan fiskal sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan utang pemerintah.

Namun kondisi ini sangat rentan bagi keuangan negara, dan jelas akan menyengsarakan warga negara. Pada kenyataannya kemampuan pengelolaan utang pemerintah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini diindikasikan dengan meningkatnya Debt Service Ratio (DSR) dan membengkaknya defisit keseimbangan primer.

Dengan kata lain, kemampuan penerimaan ekspor untuk membayar utang luar negeri semakin lama semakin berkurang. Sementara membengkaknya defisit keseimbangan primer menginsyaratkan bahwa APBN telah kehilangan kemampuannya untuk membayar bunga utang dari hasil penerimaan negara. Pemerintah dipaksa mencari utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama. Situasi ini membuat utang Indonesia terus membengkak dan semakin sulit keluar dari jeratannya.

Peningkatan utang untuk menutupi defisit anggaran terjadi sangat signifikan. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai 352,2 miliar USD atau sekitar Rp 4.773 triliun per akhir Desember 2017. Jumlah tersebut naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesar dari utang luar negeri ini berasal dari utang luar negeri pemerintah. Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tercatat terus meningkat dalam empat tahun belakangan. Pertumbuhannya mencapai 5% pada 2014, lalu naik menjadi 9,9% pada 2015, naik lagi menjadi 10,9% di 2016, dan terakhir naik 14,1% pada 2017 menjadi US$180,6 miliar. Sementara utang luar negeri swasta naik turun selama empat tahun belakangan. Sempat tumbuh 14,75% pada 2014, lalu melambat menjadi hanya 2,8% pada 2015, lalu turun pada 2016 dan terakhir naik 6,1% pada 2017 menjadi US$171,6 miliar. Maka utang luar negeri masih didominasi utang luar negeri pemerintah sebesar 51,3% dan sisanya 48,7% merupakan milik swasta.

Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode 2018 dan 2019. Pada 2018, utang jatuh tempo mencapai R p390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp420 triliun. Jumlah sebesar Rp 810 triliun ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka tidak aneh jika sebagian besar belanja awal tahun dari APBN 2018 digunakan untuk bayar bunga utang. (tal/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *