Surabaya Terancam Tak Miliki Perda Pengawasan Minuman Beralkohol

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kota Surabaya terancam tak mempunyai Perda Pengawasan Minuman Beralkohol. Penyebabnya, hingga saat ini Panitia Khusus (Pansus) belum tahu apakah pemerintah kota setuju atau tidak dengan draft Raperda Minuman Beralkohol yang telah dihasilkan Pansus.

Anggota Pansus Baktiono menyebutkan, dalam proses pembahasan panitia khusus telah mengubah judul draft dari Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi Larangan Peredaran secara total.

“Judul itu tak sesuai dengan Perpres No. 74 Tahun 2013 dan Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,” jelas Baktiono.

Tidak hanya itu, hasil pembahasan yang dilakukan ternyata juga tidak selaras dengan hasil konsultasi dan kunjungan ke beberapa instansi pemerintah pusat. Padahal dalam rapat di tingkat pimpinan, Badan Legislasi dan Pansus sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk disesuaikan dengan konsiderans di atasnya.

“Namun, karena hasilnya larangan penjualan mihol termasuk dihotel dan bar, kita tak tahu apakah pemkot setuju atau tidak,” katanya.

Dengan demikian, jika tidak ada titik temu antara legislatif dengan Pemkot Surabaya, Kota Pahlawan dipastikan tidak memiliki Perda Pengawasan Minuman Beralkohol

“Untuk mengesahkan raperda memerlukan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislative. Kita disayangkan jika tak ada perdanya, padahal untuk menyusunnya sudah menghabiskan dana ratusan juta,” sesal Baktiono.

Politisi dari PDIP ini menambahkan, jika tak ada perda, aturan yang digunakan adalah Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam aturan itu, melarang penjualan minuman beralkohol di Minimarket.

Sedangkan penjualan di Hipermarkrt dan Supermarket diperbolehkan dengan catatan pembeli berusia diatas 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas (KTP).

Sebelumnya, Ketua Pansus Raperda Minuman Beralkohol, Eddi Rahmat mengungkapkan pengesahan Raperda Larangan Peredaran Minuman Beralkohol tinggal menunggu waktu. Pasca perpanjangan pansus Minuman beralkohol sudah tak ada lagi pembahasan lanjutan.

Eddi Rahmat menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu Draft finalisasi Raperda dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya sebelum diagendakan di Badan Musyawarah, kemudian dibawa ke Rapat Paripurna.(bmb/gbi)