Susi Geram, Sebut KTP Palsu ABK Asing Berasal dari Indonesia Timur

ilustrasi

ilustrasi

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti imbau pemerintah daerah agar tak mengizinkan dan memfasilitasi pemberian KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada anak buah kapal asing.

“Banyak temuan ABK berkebangsaan Filipina mengapa memiliki KTP Indonesia,” tegas Susi dikutip dari siaran pers dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Rabu, 12 Oktober 2016.

Imbauan Susi agar tidak memfasilitasi pemberian KTP karena ada temuan hasil penangkapan delapan kapal perikanan ilegal di laut Sulawesi bagian utara pada 22-26 September lalu. Dalam penangkapan ditemukan dua kapal berbendera Indonesia akan tapi dengan ABK asal Filipina danterkejutnya memiliki KTP Indonesia. “KTP palsu,” tegasnya.

Hasil penyidikan tindak pidana perikanan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung telah menemukan sebelas ABK kapal motor D’VON terbukti menggunakan KTP elektronik yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Bitung. Selain itu, ada sepuluh ABK KM Triple D-00 menggunakan KTP yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Bolaang Mongondow Timur dan seorang ABK menggunakan KTP yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Sorong.

Untuk menindaklanjuti hasil temuan penyidikan, Satuan Tugas 115 dan Pangkalan PSDKP Bitung langsung melakukan pendalaman fakta dan ditemukan bahwa para ABK tersebut mengaku sebagai warga negara Filipina dan berasal dari Saeg Calumpang, General Santos, Filipina.

Satgas 115 dan Pangkalan PSDKP Bitung bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melakukan penyidikan bersama. Pangkalan PSDKP Bitung menyidik tindak pidana perikanan. Sedangkan Satgas 115 dari unsur Pol Air dan Polda Sulawesi Utara menyidik tindak pidana pemalsuan KTP Indonesia.

“Sehingga siapa pun yang terlibat akan tertangkap, baik pelaku illegal fishing, ABK asing, maupun pemerintah daerah yang mengeluarkan KTP palsu itu,” tegas Susi. (tmp/nh)