Tak Ada Munaslub, Golkar Yakin Setya Novanto Bebas Seperti Akbar Tandjung

Ilustrasi Partai Golkar.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Partai Golkar menyikapi penyematan status tersangka pada sang Ketua Umum Setya Novanto dengan kepala dingin. Bahkan, Golkar yakin Setya Novanto bakal bebas dari semua tuduhan berbekal pengalaman panjang yang telah dilalui Golkar. Kasus Akbar Tandjung dijadikan sebagai cermin.

“Golkar ini pernah mengalami peristiwa yang sama. Akbar Tandjung dulu ketua DPR juga jadi tersangka bahkan ditahan dan sudah di pengadilan sampai kasasi,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Akbar Tandjung kemudian dinyatakan bebas di tingkat kasasi. Kasus yang sempat menjerat Akbar, dinilai Nurdin, memberi pengalaman tersendiri bagi Golkar. Ia memastikan partai akan patuh terhadap proses hukum.

“Pengalaman memberi warna tersendiri Golkar menyikapi setiap perkembangan dan proses hukum. Yang pasti Golkar akan patuh dan ikuti proses hukum, baik DPR, politik, dan KPK,” terang eks ketua PSSI ini.

(Baca Juga: DPR Gelar Rapim Sikapi Status Tersangka Setya Novanto)

Nurdin memastikan tidak ada gejolak di internal partai. Golkar sudah menyiapkan langkah hukum usai Novanto jadi tersangka.

“Tidak. Saya bersama sekjen memimpin rapat internal di rumah Pak Novanto , kita siapkan berbagai langkah termasuk Pak Novanto siapkan langkah hukum, parpol siapkan langkah advokasi yang dipimpin korbid hukum, kita juga sore pleno DPP,” ucapnya.

“Kemudian lusa saya pimpin pleno dengan DPD 1. Golkar akan tetap solid dan tentu prihatin namun kita harus solid ke depan. Golkar partai besar, tidak boleh surut langkah menghadapi goncangan apa pun,” tambahnya.

Golkar juga belum mengambil sikap jika ada desakan dari fraksi di DPR yang ingin Novanto mundur dari posisi ketua.

“Di DPR ada mekanisme. Ada UU yang mengatur. Golkar patuh kepada seluruh tatanan yang berlaku, kita lihat perkembangan yang ada,” papar Nurdin.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Nurul Arifin. Dia menegaskan, Golkar tak akan mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Golkar belum akan memutuskan mengenai pergantian kepemimpinan. Ia juga mengatakan, Golkar tetap solid.

“Tidak ada Munaslub. Justru kami ingin memperlihatkan kekuatan Golkar itu solid dari dalam, kuat di luar,” ujar Nurul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Terkait kepemimpinan Novanto di DPR, Nurul menyebutkan, sesuai Pasal 87 Undang-Undang MD3, tidak ada perubahan apapun sampai ada putusan pengadilan yang bersifat incracht.

Nurul juga mengimbau kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tetap solid dan tidak panik.

“Karena kami berharap jangan ada kelompok di luar sana yang ingin memecah Golkar,” kata Nurul.

Golkar juga tak akan memberikan sanksi apapun terhadap Novanto.

“Tidak, tidak. Tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Memang keputusannya seperti itu,” ujar dia,

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Menurut jaksa, berdasarkan fakta dan teori hukum dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong di Hotel Gran Melia Jakarta, menunjukkan telah terjadi pertemuan kepentingan.(dtc/kcm/ziz)