Tak Perlu Izin Presiden, KPK akan Panggil Paksa Novanto

Ketua DPR Setya Novanto disambut tarian adat oleh anak-anak yatim piatu Panti Asuhan Katolik Yayasan Sonaf Maneka saat tiba di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (13/11). Novanto lebih memilih menghadiri acara panen raya di Kupang daripada memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus suap proyek e-KTP, hari ini.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan pemanggilan paksa kepada Ketua DPR Setya Novanto. Pemanggilan dan penjemputan paksa Novanto sebagai tersangka kasus suap pengadaan e-KTP tak perlu menunggu izin presiden.

Penjemputan paksa bisa dilakukan kapan saja mengingat Novanto sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK. “Kalau panggilan ketiga tidak hadir, KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa,” kata Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11). Syarief juga menegaskan KPK tidak perlu mendapatkan izin Presiden untuk memanggil Novanto.

Tetapi Syarief kembali menegaskan KPK akan memanggil paksa Setya Novanto apabila terpaksa atau yang bersangkutan mangkir lagi pada panggilan ketiga nanti. Makanya, pihaknya berharap Ketua Umum Partai Golkar itu bisa kooperatif dan menghadiri panggilan pemeriksaan.

“Kalau seandainya terpaksa iya (dipanggil paksa), tapi saya kira beliau ini kan dipanggil sebagai saksi. Kita berharap beliau hadir tanpa harus dipanggil paksa,” tandasnya.

Setya Novanto kembali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (13/11). Ini adalah ketiga kalinya Novanto mangkir diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Hari ini bahkan Novanto memilih pergi ke Kupang, Nusa Tenggara Tmur untuk menghadiri acara panen raya. Dalam dua kali mangkir panggilan, Novanto selalu beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Bagi pakar hukum tata negara Mahfud MD sependapat dengan pimpinan KPK. Mahfud menilai pemanggilan Novanto memang tak perlu menunggu izin presiden. “Kalau mau cara yang tegas, hukum ditegakkan, itu bisa dipanggil paksa dan bahkan bisa ditahan,” kata Mahfud MD, Senin (13/11).

Mahfud berpendapat, KPK memiliki cukup alasan untuk memanggil paksa dan menahan Ketua Umum Partai Golkar itu. Pertama, KPK bisa menganggap Novanto tidak kooperatif karena sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan. Kedua, Novanto juga bisa dianggap berpotensi menghilangkan barang bukti.

Hal ini bisa dilihat dari keterangan sejumlah saksi di sidang kasus korupsi E-KTP yang mengaku diminta memberi keterangan tidak kenal dengan Setya Novanto.

“Cukup alasan bagi KPK memanggil paksa dan melakukan penahanan,” tutur Mahfud.

Mahfud juga menilai tidak tepat alasan Novanto yang tak mau menghadiri panggilan karena KPK belum mendapatkan izin Presiden. Ia mengatakan, Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi memang mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi. “Tidak ada tafsir lain. Kalau kasusnya korupsi tanpa izin siapapun bisa diperiksa,” ucap Mahfud yang juga mantan Ketua MK. (kc/nad)