Takut Fahri dan Ade Komaruddin Marah, Pejabat BPK Ini Beri Predikat Baik pada Laporan Keuangan DPR

oleh
Wakil Ketua DPR, Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi (kiri) dan mantan Ketua DPR pengganti Setya Novanto, Ade Komaruddin (kanan) yang ditakuti Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi sehingga tidak berani memberikan opini buruk terkait laporan keuangan DPR RI.
Wakil Ketua DPR, Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi (kiri) dan mantan Ketua DPR pengganti Setya Novanto, Ade Komaruddin (kanan) yang ditakuti Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi sehingga tidak berani memberikan opini buruk dalam audit laporan keuangan DPR RI.

 

GLOBALINDO.CO,  JAKARTA – Fakta baru yang menguatkan indikator kebobrokan lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat terungkap di persidangan perkara suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi ternyata pernah terpaksa memberikan opini wajar pada laporan keuangan DPR RI karena takut dua pimpinan dewan yakni Ade Komaruddin (saat itu masih Ketua DPR menggantikan Setya Novanto) dan Fahri Hamzah akan marah jika pihaknya menyematkan predikat sebaliknya atau buruk.

Pengakuan ini terkuak dalam  berita acara pemeriksaan (BAP) kesaksian Eddy yang dibacakan jaksa KPK pada persidangan dua terdakwa pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Sugito dan Jarot Budi Prabowo.

“Saya bilang jangan turun opininya, karena Akom (Mantan Ketua DPR Ade Komarudin) bisa marah, Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah) marah. BKKBN opini WDP. DPD agak berat kalau untuk WDP. Saya meminta untuk DPR, MPR untuk WTP agar bisa amandemen,” kata Jaksa KPK M Asri Irwan saat membacakan pembicaraan Eddy dengan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dalam BAP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Eddy mengaku tidak tahu jika percakapannya dengan Rochmadi direkam. Bahkan, percakapan Eddy direkam Rochmadi selama 2,5 tahun. Rekaman inilah yang dijadikan bukti percakapan oleh KPK.

“Mungkin saya berseloroh karena memang saya tak tahu kalau itu direkam. Kalau tahu direkam saat saya rapat,
mungkin saya tidak berseloroh panjang begitu pak Jaksa,” pungkas Eddy.

Dalam BAP, Eddy juga menjelaskan bahwa permasalahan pokok DPD adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas termasuk penambahan honor bagi pegawai. Namun, temuan-temuan itu telah dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal DPD.

Menurut Eddy, pihak DPD terlambat memberi bukti pertanggungjawaban. Tak hanya DPD, hal ini juga terjadi pada DPR.

“Saya kalau melihat dari temuan DPD, DPR itu karena masalah pertanggungjawaban yang belum masuk. Jadi tidak ada hal yang material dan akhirnya menjelang itu, semua sudah masuk,” jawab Eddy.

Dalam kasus ini, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes Jarot Budi Prabowo didakwa menyuap Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Ali Sadli selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK sebesar Rp 240 juta. (Baca: Menteri Desa Mengaku Tak Tahu Ada Urunan Pejabat Eselon I untuk Suap  Auditor BPK).

Diduga uang diberikan agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Padahal dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK menemukan temuan hampir satu triliun yang belum bisa dipertanggungjawabkan. (met/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *