Terdakwa Kasus Pemalsuan Surat Belum Ditahan, Hakim Panggil Jaksa Siska

oleh
Terdakwa kasus pemalsuan surat dan penipuan, Hasan Aman Santosa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, kemarin.
Terdakwa kasus pemalsuan surat dan penipuan, Hasan Aman Santosa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, kemarin.

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyidangkan perkara pemalsuan surat dan penipuan dengan terdakwa Hasan Aman Santosa akan memanggil jaksa penuntut umum. Majelis hakim akan meminta keterangan dari JPU terkait belum ditahannya terdakwa Aman Santosa, meski pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penahanan.

“Nanti saya panggil Jaksa, Siska. Tolong sampaikan jaksa itu jika bertemu, saya yang panggil,” ujar Ketua Majelis Hakim Yulisar saat di konfirmasi usai persidangan di PN Surabaya ini, kemarin.

Yulisar ingin memastikan apakah benar Jaksa Siska dari Kejaksaan Negeri Surabaya memang belum menerima surat perintah penahahan atau hanya alasan untuk tidak menahan terdakwa Hasan Aman Santosa. Ia memastikan pihaknya telah menerbitkan surat penetapan penahanan terhadap terdakwa dan mengirimkannya kepada JPU.

”Surat penetapan penahanan ini dikeluarkan karena terdakwa (dalam eksepsinya) tidak bisa menyampaikan dalil yang kuat untuk melemahkan dakwaan jaksa,” jelasnya.

Sebelumnya, JPU Siska mendakwa Hasan Aman Santosa melakukan pemalsuan surat untuk menipu  korban Eddy Tanuwijaya. Terdakwa menipu dengan modus membeli truk Head Hino seharga duit Rp 510 juta dari korban dengan cara pembayaran lewat cek giro.

Namun dari tiga cek yang dikeluarkan terdakwa untuk membayar truk itu,  hanya satu yang bisa dicairkan korban.

Dakwaan terhadap Hasan Aman Santosa keterangan saksi ahli dari Universitas Bhayangkara, Surabaya, Sholahuddin Wahid sesuai pasal 263 dan 378 yang dihubungkan pada pasal 55 ayat (1).

“Sesuai pasal 263 tentang pemalsuan, dan pasal 378 tentang penipuan, dua pasal terhubung pada pasal 55 ayat (1) terdakwa sudah memenuhi unsur pidana, terdakwa harus ditahan,” ujar Hakim Yulisar.

Tetapi jaksa Siska berkilah pihaknya belum menerima surat apapun dari majelis hakim. “Saya belum menerima surat penahanan dari hakim terkait kasus ini,” kilah jaksa Siska.

Sementara itu, ketua dari Lembaga Bantuan Hukum Lacak, Fariji mengatakan hakim bisa menahan terdakwa dengan adanya pengeluaran surat penetapan penahanan yang di dikirimkan kepada jaksa sebagai eksekutor.

“Terdakwa kalau memang tidak ditahan, hakim tidak berhak menahan. Misal Hakim sudah mengeluarkan penetapan penahanan, namun  eksekutornya yaitu jaksa tidak menahan, hakim tidak bisa disalahkan,” tandasnya.

Tak hanya itu, kuasa hukum terdakwa, Ismed Alfayat cenderung menghindari wartawan saat awak media akan melakukan wawancara terkait kasus pemalsuan surat dan penipuan kepada korban, Eddy Tanuwijaya.

“Wawancara apa lagi,” sembari bergegas meninggalkan awak media.

Perlu diketahui, terdakwa kasus pemalsuan dan penipuan telah memberikan tiga buah cek/giro Bank BNI sebagai sarana dalam jual beli kendaraan Truk Head Hino senilai Rp 510 juta. Setelah cek diterima korban, terdakwa lantas mendatangi Bank BNI bahwa telah kehilangan dua cek dengan No. 794268 dan No. 794269.

‌Mendengar laporan dari terdakwa, pihak Bank BNI lantas menyarankan untuk meminta surat kehilangan dari kepolisian. Setelah mendapat surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang diminta Bank Panin, saat itu juga pihak Bank BNI memblokir kedua cek tersebut. Alhasil cek yang diterima korban, Eddy Tanuwijaya tak bisa dicairkan. (ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *