Terdapat Rangkap Jabatan, Penetapan AKD DPRD Surabaya Dikritik

oleh
Suasana rapat paripurna di DPRD Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Rapat paripurna dengan agenda penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Surabaya pada Selasa (1/10/2019) ternyata tidak berjalan mulus. Terbukti, rapat paripurna kali ini sampai harus diskorsing.

Di skorsingnya rapat paripurna berawal saat politisi dari Partai Demokrat, Herlina Harsono Njoto melakukan intrupsi. Protes dilakukan setelah Herlina mengetahui posisi Mahfudz dari Fraksi PKB yang mendapat dua jatah pimpinan.

Selain menjabat sebagai Sekretaris Komisi B (keuangan dan ekonomi), ternyata nama Mahfudz juga tercatat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya.

Menurut dia, susunan tersebut menabrak Peraturan Pemerintan (PP) no 12 tahun 2013 dan Tatib DPRD Surabaya No 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap pada pimpinan alat kelengkapan yang bersifat tetap lainnya, kecuali pimpinan DPRD.

“Kami beranggapan ini sangat memalukan. Karena bagaimana koalisi sebesar itu kemudian menetapkan pimpinan DPRD tidak dengan cara seksama. Padahal ini menyangkut kerja 50 anggota dewan kedepan,” kata Herlina kepada wartawan.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menjelaskan, bahwa apa yang dia lakukan bagian dari kewajiban moral sebagai non koalisi untuk mengingatkan agar tidak ada proses yang salah.

“Ini sifatnya mengingatkan. Tapi mengingatkan bersifat mengikat untuk dilakukan perbaikan,” tegas Herlina.

Ketika ditanya apakah protes tersebut terkait keinginan untuk masuk kedalam koalisi, Herlina dengan tegas membantah karena Fraksi Demokrat – NasDem tidak akan menarik keputusan berada di luar koalisi.

“Kami tidak berkeinginan untuk masuk koalisi. Terus terang sekali sudah bersikap pantang bagi kami untuk menarik kembali . ini hanya bentuk konsistensi perhatian kepada proses yang berlangsung di DPRD Surabaya,” jelasnya.

Terpisah, Mahfudz mengaku tidak ada persoalan dan mengatakan jika dirinya telah berkoordinasi dengan anggota fraksi PKB lainnya. Pihaknya menerima protes tersebut dengan catatan namanya tetap sebagai Sekretaris Komisi.

“Saya memang tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang sudah clear kok. Saya tetap di Sekretaris Komisi B, untuk posisi di BK digantikan anggota yang lain,” jawabnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.