Terkait Lolosnya Anggaran Trem, Ini Tanggapan Ketua DPRD Surabaya

oleh
Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji akhirnya angkat suara terkait munculnya anggaran sebesar Rp 18 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk proyek pembangunan Trem. Menurut Armuji, lolosnya anggaran tersebut murni kesalahan Komisi C (pembangunan) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Armuji menjelaskan, dalam setiap pembahasan PAK setiap program kerja yang dimiliki organisasi perangkat daerah biasanya telah dibahas di masing-masing komisi. Begitu juga untuk rencana pembangunan trem mestinya sudah dikupas tuntas di Komisi C.

“Harusnya dalam pembahasan PAK muncul di masing-masing komisi. Permasalahannya, apakah pembahasan itu tidak muncul atau muncul tapi tidak terbahas di komisi C,” ujar Armuji, Selasa (10/10/2017).

Politisi PDIP ini juga menerangkan, didalam pembahasan perangkaan PAK 2017 proyek Trem senilai 18 miliar itu dipergunakan untuk sewa lahan milik PT KAI. Padahal, sesuai rencana awal proyek prestisius itu akan dibiayai bersama antara pemerintah kota dengan pusat.

“Saya kaget sekarang kok malah muncul penambahan dana dalam PAK yang diperuntukkan untuk sewa lahan depo milik PT KAI,” jelasnya.

Menurut Armuji, baik Pemkot Surabaya maupun pemerintah pusat sebenarnya telah sepakat untuk pembiayaan trem. Anehnya sekarang malah muncul biayai sewa lahan kepada salah satu BUMN itu.

“Anehnya malah disini. Diawal proyeksi muncul biaya sewa lahan dalam pembahasan finalisasi perangkaan PAK 2017,” tukas Armuji.

Politisi senior dari PDI-P ini mengingatkan, rencana pembangunan angkutan massa cepat berupa trem sejatinya perlu dikaji terlebih dahulu. Apakah proyek trem sudah sesuai dengan kebutuhan dan tata kota di Surabaya.

Armuji kemudian mencontohkan masih banyaknya kendaraan roda dua di kota pahlawan. Menurutnya, dengan trem akan dibangun di tengah kota maka diperlukan kajian yang mendalam terlebih dahulu.

“Perlu kajian yang matang. Perlu diingat di Surabaya masih banyak sepeda motor,” ingat Armuji.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD kota Surabaya Masduki Toha, menyebutkan kesalahan fatal dibalik lolosnya anggaran Rp 18 miliar untuk trem. Masduki mengungkapkan, selama pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) ternyata tidak melibatkan satupun anggota Banggar yang berasal dari Komisi C.

“Kesalahannya karena pembahasan terkait itu sudah masuk babak finalisasi dan diputuskan dalam PAK 2017 untuk penambahan alokasi sewa lahan depo PT KAI sebesar Rp 18 miliar,” ungkap Masduki.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi C mengecam penambahan anggaran sebesar Rp 18 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017. Salah satunya disampaikan Sekretaris Komisi C (pembangunan) Camelia Habibah.

Bahkan Camelia Habibah meminta Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bertanggung jawab atas pengajuan anggaran tersebut. Mengingat anggaran itu diajukan tanpa melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Komisi C.

“Kita sangat kecewa Walikota Surabaya, mengajukan anggaran tambahan tanpa melalui jalur resmi,” kecam Habibah, Senin (9/10/2017). (mb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *