Terkait Laporan Penghuni Apartemen Puncak Kertajaya, Komisi A Akan Panggil PDAM dan PLN

oleh
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto berencana memanggil instansi terkait prihal aduan yang disampaikan para penghuni Apartemen Puncak Kertajaya (APK) di Jalan Kertajaya Regency.

Menurut Herlina, dalam pertemuan pada hari Jumat (16/3) komisinya akan memanggil pihak PDAM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain mengundang pihak manajemen.

“Semua pihak akan kita undang dalam pertemuan berikutnya,” ujar Herlina Harsono Njoto, Senin (12/3/2018).

Herlina menjelaskan, pemanggilan PDAM dan PLN diperlukan untuk dimintai keterangan soal keluhan warga soal tarif listrik dan air. Pihaknya ingin mendengar secara langsung penjelasan dari dua instansi tersebut.

Senada dengan Herlina, Anggota Komisi A lainya Tri Didik Adiono berharap agar pihak manajemen bisa hadir dalam pertemuan berikutnya. Tujuannya, keluhan yang disampaikan penghuni APK segera mendapatkan jalan keluar.

“Kalau tidak ada perwakilan dari manajemen ya percuma. Semoga saja bisa hadir sehingga ada solusinya,” ujar Didik Bledek, sapaannya.

Kasi Perijinan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Benhard menuturkan, mengacu Perda no 3 tahun 2005 tentang bangunan vertikal ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh manajemen APK.

Mulai dari pertelaan, ijin layak huni yang salah satunya dikeluarkan oleh PLN dan PDAM, akta pemisahan dan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

“Dari pertelaan semestinya sudah jelas fasumnya,” terang Benhard.

Pelaku pembangunan, dalam hal ini pengembang, wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat sebelum masa transisi dari pengembang ke serah terima kepada pemilik selesai.

“Kalau layak huni bisa diproses, jika gedungnya sudah jadi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah penghuni Apartemen Puncak Kertajaya (APK) hari ini mengadu ke Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Senin (12/3/2018). Kedatangan mereka untuk mengadukan kebijakan semena-mena yang dibuat oleh pihak manajemen. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *