Terkait Trem, Komisi C Pertanyakan Isi Perjanjian Antara Pemkot dengan Pusat

oleh
Bekas stasiun trem di Joyoboyo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Rencana pembangunan moda transportasi massa berupa trem kembali menuai sorotan dari Komisi C (pembangunan) DPRD Kota Surabaya. Kali ini terkait rencana pembangunan depo di sekitar Terminal Joyoboyo.

Sekretaris Komisi C Camelia Habibah mengingatkan, dalam perjanjian antara PT KAI, Pemkot Surabaya dan Kementerian Perhubungan, pemerintah kota sebagai penyedia lahan. Untuk pembangunannya menggunakan dana APBD dan operasional menjadi kewenangan PT KAI.

Namun, karena sebagian lahan yang akan dimanfaatkan sebagai Depo Trem ditempat warga, maka pemerintah pusat meminta pemerintah kota untuk menertibkannya.

“Ini dilematis, karena pemkot tak bisa menertibkannya,” ujar Habibah, Selasa (17/10/2017).

Habibah menyebutkan, penertiban tak bisa dilakukan pemerintah kota, karena lahan tersebut bukan aset daerah. Kabar yang ia peroleh lahan itu merupakan aset milik PT KAI.

“Karena lahan tersebut milik PT KAI, maka penertiban rumah warga yang tinggal di kawasan itu harusnya menjadi kewenangan PT KAI,” kritiknya

Menurut Habibah, jumlah rumah warga yang ada di sekitar depo Joyoboyo sebanyak 426 unit. Jika Pemkot nekat menertibkan tidak menutup kemungkinan akan digugat oleh warga.

Habibah belum mengetahui pasti, hingga saat ini PT KAI belum menertibkan hunian yang berdiri di sekitar depo PT KAI. Ia memperkirakan, kendala penggusuran, karena tak ada dana kerohiman bagi warga.

“Tak boleh ada dana kerohiman, baik dari APBD maupun APBN,” tatas politisi dari PKB ini.

Untuk mencari solusi masalah pengalihan warga yang tinggal di sekitar depo Joyoboyo, Komisi C akan memanggil beberapa pihak terkait, diantaranya PT KAI, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Asisten Sekkota dan lainnya.

“Dalam pertemuan nanti kita akan bersama-sama mencari jalan keluarnya,” imbuhnya.

Selain masalah depo, pihaknya juga meminta pemerintah kota melakukan kajian sosial berkaitan dengan karakter masyarakat. Ia khawatir peralihan warga dari yang sebelumnya menggunakan angkutan pribadi ke angkutan massal mengalami kesulitan.

“Warga harus nyaman dulu menggunakan angkutan umum. Untuk itu, apakah pemkot sudah sampling kesana,” katanya.

Menurutnya, persoalan lain yang harus diselesaikan adalah belum adanya lahan maupun anggaran untuk pembebasan central park. Karena di beberapa jalur yang dilalui harus ada penitipan mobil.

“Jika tak ditunjang itu, tentu akan sepi peminatnya. Akhirnya kan mubazir pembangunannya,” pungkas Habibah. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *