Terlibat Peredaran Narkoba, Walikota di Filipina Ditembak Mati

Seorang walikota di Filipina, Samsudin Dimaukom bersama sembilan pengawalnya tewas ditembak mati polisi, Jumat (28/10) subuh tadi karena diduga terlibat jaringan pengedar narkoba.

Seorang walikota di Filipina, Samsudin Dimaukom bersama sembilan pengawalnya tewas ditembak mati polisi, Jumat (28/10) subuh tadi karena diduga terlibat jaringan pengedar narkoba.

GLOBALINDO.CO, MANILA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tak mau tebang pilih dalam upaya memerangi narkoba. Bahkan Walikota Datu Saudi Ampatua, Samsudin Dimaukom, pun masuk dalam daftar sasaran yang telah ditembak mati karena terkait dengan jaringan pengedar narkoba.

Samsudin tewas bersama Sembilan pengawalnya dalam baku tembak dengan polisi, Jumat (28/10). Baku tembak dipicu aksi Samsudin dan kelompoknya menembaki polisi yang berusaha menghentikan konvoi dua kendaraan mereka saat melintas di sebuah pos pemeriksaan di provinsi asal Duterte, Mindanao.

Kesepuluh orang itu tak bisa akhirnya bisa dilumpuhkan. Mereka tewas dalam kondisi mengalami luka parah karena berondongan peluru polisi.

“Ini adalah operasi kepolisian yang sah,” kata Bernard Tayong dari kantor kepolisian Cotabato Utara. Ia menyatakan tidak ada polisi yang terluka dalam baku tembak ini, namun sebuah mobil polisi penuh dengan lubang peluru.

“Kami mendapat informasi bahwa sang wali kota dan orang-orangnya tengah menyalurkan narkoba sehingga kami berusaha mencegat mereka, namun mereka memilih menembaki kami,” katanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, polisi Filipina memang mengubah taktik perang melawan narkotika dengan memokuskan perhatian kepada  para tokoh penting seperti politisi, pejabat pemerintah, selebritis dan para perwira tentara serta polisi yang disangka terlibat peredaran narkoba.

Taktik baru bernama Project Double Barrel Alpha itu membidik orang-orang penting ini ditujukan untuk mengurangi jumlah jatuh korban tewas akibat perang melawan narkotika yang sudah merenggut 2.300 nyawa sejak Duterte mulai berkuasa pada 30 Juni. (ret/gbi)