Tiga Orang Jadi Tersangka OTT Jaksa, KPK Bidik Aspidsus Kejati Bengkulu

Pejabat Pembuat Komitmen di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Amin Anwari (AAN) yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus suap terhadap Kasie III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba. Keduanya bersama Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo, Murni Suhardi (MSU) sebagai tersangka langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menetapkan tiga orang –termasuk Kasi III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba- sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengumpulan bukti dan keterangan dalam sejumlah proyek yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu tahun 2015-2016. Tak berhenti di situ, KPK pun masih membidik keterlibatan jaksa lain di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Selain Palin Purba, KPK menetapkan dengan pejabat pembuat komitmen di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Amin Anwari (AAN) dan pihak swasta yakni Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo, Murni Suhardi (MSU) sebagai tersangka.

“Setelah dilakukan pemeriksaan 1×24 jam, disimpulkan ada tiga orang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/6).

Basaria mengungkapkan uang suap yang diamankan dari tangan mereka bertiga sebesar Rp10 juta. Menurut Basaria, sudah ada pemberian yang dilakukan AAN dan MSU kepada PP sebesar Rp 150 juta.

“Diindikasikan ini bukan pemberian pertama, sudah ada pemberian Rp1 50 juta,” kata Basaria.

OTT di sebuah resto di Objek Wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulutersebut menjadi pukulan telak korp adhyaksa, karena terjadi pada saat pesta perpisahan Kajati Bengkulu Sendjun Manullang, SH yang akan pensiun keesokan harinya, 10 Juni.

Dentuman suara musik di dalam View Resto sedang mengalun keras ketika petugas KPK masuk ke dalam. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 23.30 WIB.

Meja tempat duduk Kasi III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba, SH persis di belakang meja Kajati Sendjun ketika sejumlah petugas KPK masuk untuk menangkap Parlin Purba.

Namun Parlin Purba menolak ditangkap. Setelah sempat bersitegang, akhirnya Parlin Purba mau dibawa keluar sembari disaksikan Kajati dan tamu undangan.

Bukti Suap: Pimpinan KPK Basari Panjaitan (kanan) bersama Jamwas Kejagung Widyo Pramono (kiri) dibantu penyidik KPK membeber barang bukti uang suap yang disita saat operasi tangkap tangan terhadap Kasie III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba dan pejabat pembuat komitmen di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Amin Anwari, Kamis (8/6) malam.

Dalam operasi senyap itu, ada salah satu jaksa yang dibebaskan kembali yakni Aspidsus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan. Penyidik KPK masih perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk menjerat Henri dan jaksa lain.

“Akan didalami lagi, dugaan keterlibatan jaksa-jaksa yang lain,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/6).

Menurut Alexander, pihaknya berharap kasus suap yang menyasar anggota Korps Adhyaksa itu menjadi pembelajaran bagi penegak hukum lainnya. KPK menginginkan penangkapan jaksa ini bisa menjadi yang terakhir kalinya.

“KPK berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran yang baik bagi penegak hukum di daerah,” tutur pimpinan KPK yang akrab disapa Alex ini.

Kejagung Tak Mau Langsung Pecat

Berbeda dengan tindakan cepat KPK, pihak Kejaksaan Agung tak mau langsung memutuskan nasib Kepala Seksie III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba. Meski sudah menjadi tersangka, Kejagung enggan langsung memecat Parlin.

Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejagung, Widyo Pramono menuturkan, hal itu dilakukan, karena hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap.

“Karena itu, jika nanti terbukti di persidangan, (Parlin) baru diberhentikan,” kata Widyo, saat konferensi pers bersama pimpinan KPK, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (9/6).

Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejagung, Widyo Pramono mendatangi Gedung KPK untuk menghadiri keterangan pers pimpinan KPK, Jumat (9/6) terkait OTT Kasie III Intel Kejati bengkulu Parlin Purba.

Selain itu, kata Widyo, sikap Kejagung itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berkaca aturan itu, Kejagung perlu memeriksa Parlin terlebih dahulu terkait etikanya.

“Negara kita kan berdasarkan hukum. Ada aturan hukum. Jika melanggar hukum dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Widyo menuturkan, dalam waktu dekat Kejagung akan memeriksa Parlin, yang telah resmi menyandang status tersangka di KPK, bersama pejabat pembuat komitmen di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo, Murni Suhardi. Ketiganya, diduga melakukan praktik suap untuk memuluskan perkara dugaan korupsi yang sedang diusut Kejati Bengkulu.

“Karena anggota kami terkena OTT (operasi tangkap tangan), maka saya mohon izin pimpinan KPK, kami dapat melakukan pemeriksaan secara administrasi pelanggaran disiplin pegawai negeri,” kata Widyo. (cni/gbi)