Tito Karnavian: Polri Siap Tegakkan Fatwa MUI

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan siap menegakkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk itu, Kapolri mengaku akan berkoordinasi dengan MUI terkait dikeluarkannya fatwa larangan bagi umat muslim menggunakan atribut bernuansa Natal.

“Kami akan melakukan koordinasi lagi. Kemarin kami sudah komunikasi secara informal. Kami minta jika ada fatwa yang dikeluarkan, apalagi berdampak kepada masyarakat luas, kami minta diinformasikan kepada kami, karena kami yang diminta untuk membantu sosialisasi dan menegakkan fatwa itu. Kami akan bantu,” kata Tito usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

Sosialisasi fatwa MUI menurut Tito dapat dilakukan dengan mengumpulkan para pemilik mal terkait atribut natal para pegawai. Namun Tito tidak menyebut kapan sosialisasi tersebut akan dilakukan.

“Ya misalnya mengumpulkan para pemilik mal untuk tidak memaksa karyawannya untuk menggunakan atribut keagamaan dengan ancaman, misal akan dipecat kalau tidak mau pakai. Itu ada pidananya, Pasal 335 ayat (2) KUHP,” tegas Tito.

MUI mengeluarkan fatwa larangan bagi umat muslim untuk menggunakan atribut bernuansa Natal. Fatwa ditujukan bagi perusahaan maupun mal yang mewajibkan karyawannya mengenakan atribut natal.

Tapi Ketua MUI Ma’ruf Amin menegaskan ormas tidak berhak untuk melakukan sweeping bagi umat Islam yang mengenakan atribut Natal atas dasar fatwa tersebut. “Tidak boleh ada sweeping-sweeping. Itu kita serahkan kepada pemerintah untuk mengeksekusinya,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolri memperingati agar ormas tak melakukan sweeping terkait fatwa MUI. Sosialisasi soal fatwa MUI tak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau melakukan penekanan.

“Saya sudah perintahkan ke jajaran jika yang ormas-ormas itu yang menggunakan kekerasan, maka saya perintahkan untuk langsung tangkap dan proses,” ujar Kapolri Tito tegas.

Bahkan Kapolri juga menegur keras Kapolresta Bekasi dan Kapolres Kulonprogo gara-gara menerbitkan surat edaran yang mendasarkan pada fatwa MUI.(dtc/ziz)