Tolak Penggusuran, YLBHI-LBH Surabaya Buka Posko Pengaduan

oleh
Ilustrasi warga saat menolak penggusuran.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA- Penggusuran sejumlah rumah milik warga yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya, mendapat perhatian serius dari YLBHI Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Hal itu dibuktikan dengan dibukanya posko pengaduan bagi warga yang menjadi korban penggusuran.

Kordinator posko Abdul Wachid Habibullah menuturkan, fenomena penggusuran tempat tinggal warga Kota Surabaya dalam beberapa waktu terakhir sangat massif. Celakanya, penggusuran itu dilakukan atas nama penertiban aset.

Menurut catatan YLBHI-LBH Surabaya, warga kota Surabaya yang berpotensi menjadi korban penggusuran terjadi di beberapa wilayah di Surabaya. Antara lain terjadi di Medokan Semampir, Keputih Tegal Timur Baru, Stren Kali Kandangan wilayah Asemrowo, Tambak Oso, Wonokusumo serta Bulak Banteng Banderejo.

“Tidak kurang dari 157 Kepala Keluarga yang menjadi korban, belum yang terjadi di wilayah Wonokusumo PT. KAI mengklaim lahan yang dihuni oleh 24 ribuan warga,” ujar Abdul Wachid, Kamis (1/3/2018).

Parahnya lagi, pemerintah kota juga belum mampu memberikan solusi atas penggusuran serta memberikan ganti untung yang layak kepada korban. Sehingga kebijakan penggusuran akan semakin menambah kemiskinan serta penurunan derajat kesejahteraan.

Abdul Wachid menilai, perampasan ruang hidup tempat tinggal warga melalui penggusuran secara sepihak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

Dalam pasal itu disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Dalam PP 24 tahun 1997 pasal 24 disebutkan, warga yang sudah menempati lahan selama 20-30 tahun dapat memperoleh sertifikat tanah,” imbuhnya.

Sekretaris posko Anindya mengaku pihaknya menolak seluruh penggusuran di Kota Surabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya dan pihak-pihak lain atas nama penertiban aset dan pembangunan.

Selain itu, ia meminta DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat untuk berkomitmen hadir melakukan pembelaan terhadap warga kota Surabaya yang mengalami tindakan penggusuran.

“Kami harap baik BPN maupun Kementrian ATR untuk dapat memproses permohonan serta menerbitkan sertifikat kepada warga atas penguasaan lahan secara fisik sejak puluhan tahun lalu,” harapnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *