Tolak Politik Praktis, Kartar Surabaya Minta Semua Elemen Netral dalam Pilgub Jatim

oleh
Pengurus Karang Taruna Surabaya, dalam salah satu acara.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Karang Taruna (Kartar) Kota Surabaya meminta sejumlah elemen dan organisasi untuk bersikap netral dalam Pilgub Jatim 2018. Permintaan itu menyusul adanya dugaan keterlibatan Karang Taruna Provinsi Jawa Timur yang ikut mendukung salah satu pasangan Cagub dan Cawagub.

Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Nanang Sutrisno mengatakan, relawan dan insan sosial yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna memang berasal dari berbagai elemen. Namun, itu bukan alasan bagi anggota kartar untuk memberikan dukungan kepada salah satu Paslon.

“Kalau mendukung salah satu pasangan calon tertentu hal ini sangat kontra produktif. Ini bisa membawa organisasi Karang Taruna kearah perpecahan,” tegas Nanang Sutrisno, Kamis (25/1).

Selama menjadi Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa kerap mengingatkan Karang Taruna harus netral dari kepentingan politik praktis.

“Kami meminta sekarang saat menjadi calon Gubernur Jatim untuk bersikap konsisten dan tidak melibatkan karang taruna dalam kepentingan dukung mendukung,” terangnya.

Menurutnya, organisasi Karang Taruna sebuah wadah yang besar dan sangat rugi jika dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan sesaat. Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang bertugas membantu pemerintah untuk menangani permasalahan sosial masyarakat.

“Persoalan sosial masyarakat sangat banyak yang harus diurus daripada ikut dukung mendukung yang mempunyai potensi kerawanan memecah organisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya M. Arif’an menambahkan, pilihan politik merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi. Akan sangat tidak etis jika kemudian memanfaatkan sebuah lembaga yang seharusnya tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis.

“Kalau sampai hal ini terjadi ditingkat Jatim akan menjadi contoh tidak baik, dan tidak elok. Karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang fokus dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda,” ujarnya.

Arif’an juga menolak pemanfaatan lembaga atau organisasi pemerintah terlibat dalam masalah mendukung Paslon tertentu dalam Pilgub Jatim 2018. Untuk itu, dia menghimbau agar semua pihak mengawasi lembaga terkait program – program kementerian sosial yang digunakan untuk kepentingan politik di Pilgub Jatim 2018.

Dalam kesempatan itu, ia juga menuntut Ketua Forum Pengurus Kartaredjasa Jatim agar mengembalikan Karang Taruna kepada khotbahnya sesuai aturan Permen yang ada. Selain mengusut oknum-oknum yang telah melakukan tindakan diluar aturan organisasi.

“Kita juga mendesak Gubernur Jatim dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk mengawasi dan memberikan pembinaan organisasi sosial yang menjadi binaan untuk tidak terlibat dalam politik pribadi atau kelompok,” pungkas Arif’an. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *