Tolan UU ASN dan Permen PAN RB, Ratusan Honorer K2 Gelar Unjuk Rasa

oleh
Para pekerja honorer K2 saat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sekitar 200 pekerja honorer kategori 2 (K2) hari ini melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/9/2018). Mereka menuntut revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka juga menolak Peraturan Menteri PAN RB nomor 36 dan 37 tahun 2018.

Sekretaris Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Jatim, Achmad Hiran mengatakan, UU ASN tahun 2014 dan Permen PAN RB 36 dan 37 tahun 2018 sangat merugikan pekerja K2.

“Permen PAN RB nomor 36 nomor 37 yang mengisyarakatkan CPNS 2018 terhadap honorer k2 hanya mengakomodir usia 35 tahun kebawah saja. Padahal banyak pekerja K2 yang usianya sekarang rata-rat 40 tahun keatas” tegas Achmad Hiran.

Achmad Hiran menambahkan, berdasarkan kedua aturan itu, maka penjaringan CPNS di Surabaya hanya menyisakan 17 pekerja K2. Padahal di Surabaya ada 2200 pekerja K2. Mereka itu tersebar disejumlah SKPD Pemkot Surabaya. Seperti petugas pemadam kebakaran, penyuluh kesehatan, petugas administrasi, dan yang paling banyak adalah guru.

Menurut Achmad Hiran aksi serupa dilakukan serempak diseluruh Jatim. Bahkan di Banyuwangi pekerja K2 melakukan aksi mogok kerja selama 3 hari dengan melakukan unjuk rasa di kantor DPRD setempat.

Sedangkan di Jakarta juga sedang dirancang aksi puputan yang akan melibatkan seluruh pekerja K2 di Indonesia.

“Tanggal 25 September Badan legislasi DPR RI akan memanggil menteri PAN RB untuk meminta klarifikasi keberadaan Permen nomor 36 dan 37 2018. kalau persoalan ini tidak segera tuntas, maka kami akan menggelar rakornas di Jakarta yang mengundang Presiden serta pejabat terkait” tegasnya.

Revisi UU ASN sebenarnya sudah memasuki tahap akhir. Tinggal pengesahan yang menunggu Menpan RB menunjukkan daftar inventaris masalah.

“Tapi diakhir pembahasan Menpan RB malah mengeluarkan aturan yang baru lewat Permen nomo2 36 dan 37 tahun 2018 yang bisa mengacaukan revisi” ungkap Achmad Hiran.

Ditengah melakukan aksi unjuk rasa, beberapa perwakilan pekerja K2 diterima oleh Anugerah Aryadi wakil Ketua Komisi B dan Chusnul Khotimah anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Didepan para pekerja K2 itu, Anugerah berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka dalam pertemuan Asosiasi Dewan Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Jakarta. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *