Tujuh Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap Total  Rp 6,2 M dari Gatot Pujo

Tujuh Anggota DPRD Sumatera Utara yang didakwa menerima suap dari mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho senilai total lebih dari Rp 6 miliar untuk mengesahkan APBD dan membatalkan hak interpelasi. Untuk tujuan itu, Gatot mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah.

Tujuh Anggota DPRD Sumatera Utara yang didakwa menerima suap dari mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho senilai total lebih dari Rp 6 miliar untuk mengesahkan APBD dan membatalkan hak interpelasi. Untuk tujuan itu, Gatot mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Tujuh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara didakwa menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Setiap terdakwa menerima duit yang bervariasi dari Rp Rp 262,5 juta hingga Rp 1,55 miliar agar dewan mengesahkan APBD 2012 hingga 2015 dan membatalkan pengajuan hak interpelasi.

Ketujuh anggota DPRD yang didakwa menerima suap itu yakni Muhammad Afan Rp 1,295 miliar, Budiman Nadapdap Rp 1,095 miliar, Guntur Manurung Rp 555 juta, Bustami Rp 565 juta, Zulkifli Husein Rp 262,5 juta, Parluhutan Siregar Rp 862,5 juta dan Zulkifli Effendi yang paling banyak menerima suap sebesar Rp 1,555 miliar. Duit itu dialirkan secara bertahap mulai September 2013 sampai Juli 2015 di Ruang Bagian Keuangan Sekwan dan Ruangan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji yaitu beberapa kali menerima hadiah berupa uang dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut,” kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membacakan nota dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/10).

Jaksa menerangkan, uang itu juga diberikan Gatot sebagai pelicin untuk memuluskan pengesahan APBD 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2014, serta pembatalan penggunaan hak interpelasi anggota dewan pada 2015.

“Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN,” kata jaksa Ali.

Ketujuh terdakwa dianggap melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti.

Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti.

Gatot mengeluarkan puluhan miliar untuk ‘uang ketok’ lima pengesahan dan satu pembatalan oleh DPRD. Lima pengesahan antara lain pengesahan LPJP APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2012, pengesahan terhadap APBD-P Provinsi Sumut 2013, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut 2014, pengesahan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut 2014, dan pengesahan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 2014. Sedangkan satu pembatalan yakni Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi 2015. (kc/gbi)

Berikut rincian uang pelicin dari Gatot Pujo kepada 7 anggota DPRD Sumut dan morifnya:

  1. Pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2012 sebesar Rp 1,55 miliar untuk seluruh anggota DPRD
  2. Pengesahan terhadap Perubahan APBD (APBD-P) Sumut TA 2013 sebesar Rp 2,55 miliar
  3. Pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 sebesar Rp 50 miliar dengan rincian Rp 6,2 miliar dan selanjutnya Rp 38,06 miliar.
  4. Pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2014 sebesar Rp 300 juta.
  5. Pengesahan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur TA 2014 sebesar Rp 500 juta.
  6. Pembatalan pengajuan hak interpelasi Tahun 2015 sebesar Rp 1 miliar