Universitas Airlangga Dituding Transaksional dan Menghamba Pada Kekuasaan

Gedung Rektorat Universitas Airlangga.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Universitas Airlangga Surabaya dituding telah menerapkan praktik transaksional di bidang akademik. Tak hanya itu, Universitas Airlangga juga dinilai telah menurunkan derajatnya dengan mengambil jalan penghambaan kepada kekuasaan.

Tudingan itu dilayangkan secara terbuka oleh para alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Tudingan ini dilayangkan sebagai bentuk protes atas pemberian gelar pada Muhaimin Iskandar sebagai doktor kehormatan atau doktor honoris causa bidang ilmu Sosiologi Politik.

“Kami ingin hentikan praktik transaksional dalam dunia akademik di Unair. Akademisi dan intelektual di Unair masih banyak yang kritis dan tidak menghamba pada kekuasaan,” kata salah satu dosen Departemen Politik Fisip Unair, Airlangga Pribadi Kusman, Selasa (3/10/2017).

(Baca Juga: Wakil Dekan III FKG Unair Ditahan Polisi Lantaran Cabuli Anak di Area Fitness)

“Jauh hari kami sudah berikan solusi pada rektorat untuk mempertimbangkan dan menunda pemberian doktor kehormatan,” sambungnya.

Menurut Angga, sapaan akrabnya, Ketua Umum PKB ini dianggap tidak layak menerima gelar doktor kehormatan, baik secara akademis maupun dalam bidang politik pluralisme.

Angga membeberkan beberapa masukan yang dilayangkan ke rektorat untuk mempertimbangkan gelar doktor kehormatan pada Muhaimin Iskandar.

“Tidak hanya peraturan Mendikbud yang belum dipenuhi, aturan rektor Unair juga tidak terpenuhi,” tegas dia.

Aturan Mendikbud yang dimaksud, PP Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 21 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2, gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang memiliki dan dianggap berjasa atau berjasa.

“Minimal ada karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan atau kemasyarakatan. Ini tidak terpenuhi,” ungkap dia.

Kedua, aturan atau persyaratan dalam Peraturan Rektor Unair No 22 tahun 2015 Pasal 4 ayat e dan f. Ayat e menyebutkan, yang diberi gelar kehormatan harus telah nyata-nyata memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Unair.

“Serta ayat f, yakni secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi Unair,” tambah dosen pemilik gelar PhD dari Murdoch University ini.

Meski begitu pihaknya tidak akan menghentikan proses pemberian gelar doktor kehormatan yang sudah berjalan.

“Kami bukan pedemo jalanan yang berdemo dan memaksa membatalkan,” pungkasnya.(dtc/ziz)