Usai Diperiksa KPK 7 Jam, Walikota Madiun Bungkam

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, buru-buru memasuki mobil yang membawanya pergi meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa selama 7 jam terkait kasus korupsi proyek Pasar Besar yang menjeratnya sebagai tersangka, Selasa (8/11).

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, buru-buru memasuki mobil yang membawanya pergi meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa selama 7 jam terkait kasus korupsi proyek Pasar Besar yang menjeratnya sebagai tersangka, Selasa (8/11).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Tetap bungkam menjadi pilihan sikap Wali Kota Madiun Bambang Irianto terhadap rentetan pertanyaan awak media yang mencecarnya usai menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam di KPK, Selasa (8/11).

Bambang yang keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 17.41 WIB terus menghindari kejaran wartawan sembari buru-buru masuk mobil Toyota Vellfire berwarna putih bernomor polisi B 1410 UZP yang membawanya pergi dari kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bambang diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka atas kasus korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dan menerima gratifikasi dlam proyek yang menelan dana APBD senilai 76 miliar. (Baca: KPK Tetapkan Walikota Madiun Tersangka Korupsi Proyek Pasar).

KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat guna mengumpulkan bukti-bukti. Pada Senin dan Selasa tanggal 17-18 Oktober KPK melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Madiun, rumah dinas dan rumah pribadi Bambang Irianto, PT Cahaya Terang Setata dan PT Lince Mawuliraya di Jakarta dan juga di kantor Dinas PU di Madiun. Hasilnya, penyidik membawa dokumen dan barang elektronik dari tempat tersebut. (Baca: KPK Kembalikan Dokumen Sitaan dari Ruang Kerja Walikota Madiun).

Kasus itu sebenarnya pernah diselidiki Kejaksaan Negeri Madiun. Kemudian di tahun 2012 perkara itu diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kemudian dihentikan pengusutannya karena dianggap tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

Namun kemudian kasus itu sekarang ditangani KPK dan kini penyelidikannya telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Bambang disangkakan 3 pasal sekaligus yaitu Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dt/gbi)