Usulan Mendagri, Parpol Disanksi Jika Kader Korupsi

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri.

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Banyak elit politik dan kader parpol yang terlibat skadnal korupsi kelas teri hingga kakap. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar parpol ikut dijatuhi sanksi jika ada kadernya yang divonis korupsi.

Mendagri menyatakan, tindakan tegas ini dilakukan lantaran parpol sudah disusui dana bantuan politik dari pemerintah. Sanksi ini juga untuk menambah efek jera kepada koruptor, individu maupun korporasi.

“Setelah partai politik dibiayai penuh oleh pemerintah, dan ada kadernya terkena operasi tangkap tangan, baik anggota DPR, DPRD, maupun Menteri, mungkin partainya akan dikenakan sanksi,” katanya, Selasa (18/10).

Adapun jenis sanksinya, lanjut Tjahjo, dapat berupa pelarangan kader yang terlibat kasus dugaan korupsi tersebut mengikuti pemilu di daerah pemilihannya. Partai politik pun harus memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terlibat kasus dugaan korupsi.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, partai politik sebaiknya melakukan uji psikologi kepada kadernya yang akan diusung menjadi presiden, menteri, anggota parlemen, dan kepala daerah. Hal itu untuk memastikan kompetensi kadernya dalam menjalankan tugasnya apabila terpilih.

Peningkatan dana partai politik sendiri, lanjut Tjahjo, belum diputuskan oleh pemerintah, karena masih melihat kondisi keuangan negara, dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Meski demikian, pihaknya telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan, terkait kajian dan kerawanan dana partai politik.

Dengan begitu, pemerintah dapat mengantisipasi potensi penyelewengan terhadap dana yang dikeluarkan. (bin/gbi)