UU MD3, Dagelan Politik Hukum Jokowi

oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) resmi berlaku meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatanganinya. Sikap Jokowi ini dinilai bagian dari dagelan. Jokowi tidak memecat Menkum HAM, Yasonna Laoly sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Jokowi hanya membiarkan masyarakat menempuh jalur di meja Mahkamah Konstitusi (MK) dengan harapan UU MD3 mendapat legitimasi kuat dari MK. Apapun hasilnya. Masyarakat menang atau kalah.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan, kasus UU MD3 merupakan bukti nyata koordinasi yang tidak berjalan dalam pemerintahan.

“UU MD3 ini suatu bukti bahwa kurangnya koordinasi antara Menkum HAM dengan Presiden,” kata Fickar, Jumat (16/3/2018).

Fickar mengkritik Menkum HAM Yasonna Laoly yang menyetujui UU MD3 disahkan DPR dalam rapat paripurna DPR pada Februari 2018 lalu. Padahal saat itu ia belum berkonsultasi dengan Presiden.

Menurut Fickar, terlepas dari komunikasi yang tidak berjalan, Menkum HAM sebagai wakil pemerintah tetap saja punya andil menyetujui UU MD3 disahkan DPR.

“Ini harus menjadi pelajaran ke depan agar Presiden tidak mengangkat menteri yang sok tahu karena justru akan menyulitkan di kemudian hari,” kata dia.

(Baca Juga: Pamor MK Runtuh, Aktivis-Akademisi Kebingungan Hadapi UU MD3)

Kini harapan untuk mengugurkan beberapa pasal kontroversial di UU MD3 disandarkan di pundak MK. Meski tak dipungkiri ada pesimisme MK akan mengabulkan gugatan UU MD3, namun publik rakyat harus menempuh jalan tersebut sebagai penghormatan kepada proses hukum.

Sejak awal UU MD3 disahkan, beberapa koalisi masyarakat sipil pesimis MK akan mengabulkan gugatan UU tersebut. Hal itu dilatarbelakangi pertemuan antara Ketua MK Arief Hidayat dengan DPR dalam proses seleksi menjadi calon Ketua MK beberapa waktu lalu.

Pertemuan antara Arief dengan sejumlah anggota Komisi III DPR pada akhir tahun lalu berbuntut panjang. Arief dinyatakan melanggar kode etik MK dan mendapatkan teguran dari Dewan Etik MK.

Meski begitu beberapa pihak tetap mengajukan gugatan UU MD3 ke MK meski saat itu belum ada nomor resmi. Mereka yang menggugat UU tersebut yakni Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan dua orang perseorangan atas nama Zico Leonard Djagardo Sumanjuntak dan Josua Satria Collins.

Dagelan Poltik Hukum
Di sisi lain, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar menilai sikap Jokowi terhadap UU MD3 merupakan bentuk dagelan politik hukum.

“Bagi saya, laku drama politik Pak Jokowi jelek banget,” kata Dahnil Anzar.

Dahnil mengungkapkan, Jokowi seolah menganggap publik tidak paham bahwa sejak awal proses penyusunan UU MD3 tersebut melibatkan pemerintah secara intensif. UU MD3 pun tetap berlaku meski tanpa ditandatangani Jokowi.

“Jadi adalah pembodohan publik seolah menyatakan beliau (Jokowi) tidak bersetuju dan tidak tahu menahu terkait dengan UU tersebut,” kata Dahnil.

Dahnil juga mengkritik pernyataan Jokowi yang mendorong publik untuk melakukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Tanpa diminta pun, kata Dahnil, publik pasti melakukan itu.

Menurut Dahnil, Jokowi harusnya bisa bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengoreksi sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.

“Namun sikap Pak Jokowi sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan yang berani bertanggungjawab dan mencari solusi. Beliau (Jokowi) justru memilih bermain drama yang bagi saya jelek banget dan cenderung menghina nalar publik, bersikap politik seolah publik tidak paham proses penyusunan undang-undang,” tambahnya.

Jokowi sebelumnya beralasan tidak mendapatkan penjelasan dari Menkum HAM Yasonna Laoly mengenai sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. Akibatnya, Jokowi baru mengetahui keberadaan pasal tersebut setelah UU MD3 disahkan dan mendapat penolakan publik.

Jokowi pun sadar jika UU MD3 akan tetap berlaku meski tidak ia tandatangani. Meski begitu, Jokowi menolak menerbitkan Perppu untuk mengoreksi UU MD3.

Seperti diketahui, ada tiga pasal dalam UU MD3 yang mendapat penolakan dari publik. Pasal 73 ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa semua pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang. Pasal 122 huruf k mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Ada juga Pasal 245 yang mengatur anggota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat pertimbangan dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *