Verifikasi Faktual Parpol Dihapus, Kualitas Pemilu Memburuk

oleh
Rapat kerja Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri dan KPU sepakat melebur tahapan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 menjadi satu melalui Sistem Partai Politik (Sipol). Dengan demikian, tahap verifikasi faktual parpol akan dihapus.
Rapat kerja Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri dan KPU sepakat melebur tahapan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 menjadi satu melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Dengan demikian, tahap verifikasi faktual parpol akan dihapus.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengkritik gagasan  Dewan Perwakilan Rakyat melebur tahapan verifikasi (adminsitrasi dan faktual) partai politik calon peserta Pemilu 2019. Peleburan itu sama saja menghilangkan verifikasi faktual yang akan berdampak pada menurunnya kualitas Pemilu.

“Verifikasi administratif saja tidak cukup untuk Pemilu yang berkualitas,” kata Arief di Senayan.

Menurutnya, verifikasi faktual bertujuan untuk menyesuaikan dokumen yang ada di sistem informasi partai politik dengan hal yang ada di lapangan. “Karena tidak cukup verifikasi secara administratif tapi harus dibuktikan secara faktual,” kata Arief.

Peleburan sistem verifikasi putusan ini hanya melihat pasal 172 sampai 179 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebatas verifikasi hanya sekali. Langkah ini diambil setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tahapan verifikasi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut memerintahkan setiap calon peserta pemilu diverifikasi faktual. Putusan tersebut berpotensi membuat tahapan pemilihan umum 2019 tertunda.

Sedangkan KPU menafsirkan ini harus secara faktual agar partai politik peserta Pemilu berkualitas. Meski kurang sependapat, KPU akhirnya tetap sepakat dengan pemerintah dan Komisi II DPR untuk meniadakan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta pemilu dalam rapat yang digelar bersama.

Saat ini, kata Arief, sudah ada 12 partai politik yang sudah selesai mengikuti tahap verifikasi dan empat partai politik yang sedang verifikasi. “Nanti parpol mana saja yang lolos akan kami umumkan,” ujarnya.

Gagasan melebur tahapan verifikasi disampaikan Ketua Komisi DPR RI, Zainuddin Amali dalam rapat kerja dengan KPU dan Menteri Dalam Negeri. Ia menepis kekhawatiran KPU apabila verifikasi factual dihilangkan akan menurunkan kualitas partai politik.

Sebab,  verifikasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU itu sudah detail. ”KPU sudah mengverifikasinya dengan Sipol KPU, itu sudah cukup,” tegasnya.

Ia menilai verifikasi lewat sipol telah mencakup tahapan verifikasi administrasi dan faktual. “Contoh, ada nama satu orang yang dobel di dua partai, maka itu secara faktual diverifikasi oleh KPU,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini berpendapat pemisahan antara verifikasi administrasi dan faktual hanya ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. “Padahal di undang-undang tidak ada yang membedakan mana faktual mana administrasi,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai verifikasi dalam Sipol telah memuat sembilan syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu. “Kemarin sudah disepakati fraksi DPR dan pemerintah,” tuturnya. (tpi/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *