Vonis Perampasan Aset Muhammad Nazaruddin Ditunda Sepekan

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin meminta jaksa penuntut KPK menjerat Anas Urbaningrum dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin meminta jaksa penuntut KPK menjerat Anas Urbaningrum dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sidang pembacaan vonis tuntutan pada mantan Bendum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang seharusnya digelar siang ini ditunda hingga sepekan ke depan. Penundaan dilakukan lantaran majelis hakim masih bermusyawarah terkait putusan.

“Majelis masih melanjutkan musyawarah, ada yang mengganjal, jadi ditunda. Sidang ditunda satu minggu, dan akan kembali digelar tanggal 15 Juni,” kata ketua majelis hakim, Ibnu Basuki Widodo di ruang sidang PN Tipikor, Jl Bungur Raya, Kemayoran, Jakpus, Kamis (9/6/2016).

Muhammad Nazaruddin yang sedari tadi telah berada di dalam ruang sidang hanya terdiam. Setelah sidang ditunda, Nazaruddin didampingi beberapa orang kuasa hukumnya keluar ruang sidang dan meninggalkan PN Tipikor tanpa sepatah kata.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nazaruddin dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan. Selain hukuman fisik, Jaksa juga menuntut mantan Anggota DPR itu agar harta kekayaan sekira Rp 600 miliar dirampas untuk negara.

Suami Neneng Sri Wahyuni memang telah menyandang status Justice Collaborator (JC) dari KPK. Karenanya ada peluang, Nazaruddin mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan. Sidang vonis ini akan diketuk palu oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ibnu Basuki.

Nazaruddin dinilai terbukti menerima hadiah atau gratifikasi dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Selatan. Dia juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nazaruddin dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Nazaruddin juga dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lalu Nazaruddin dianggap juga melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(dtc/ziz)