Wakil Ketua DPRD Desak Pemkot Surabaya Segera Cairkan Gaji ke 13

oleh
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha menyarankan Wali Kota Tri Rismaharini mendelegasikan penandatanganan pencairan gaji ke 13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota.

Menurut Masduki, dengan posisi wali kota yang saat ini sedang berada di luar negeri untuk pencairan gaji ke 13 bisa diwakilkan. Kabar yang beredar pencairan gaji ke 13 tersebut harus menunggu kepulangan Risma dari luar negeri.

“Sebenarnya ini harus pendelagasian. Kalau mekanismenya itu sudah selesai wali kota mendelegasikan kepada wakil wali kota untuk menandatangani proses pencairan gaji ke 13 tersebut,” ujar Masduki, Kamis (27/9/2018).

Politisi dari PKB ini menegaskan, pendelegasian atas wewenang kepada wakil wali kota ini sangat memungkinkan. Mengingat wali kota ini sudah mengikuti rapat pengesahan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“KUA-PPAS juga sudah ditandatangani wali kota,” cetusnya.

Lebih jauh, Masduki meminta agAr itikad baik Pemkot untuk mencairkan gaji ke 13 harus didukung dengan sikap konsisten pemkot dalam melaksanakan proses pencairan. Karena DPRD sudah bersusah payah sampai melakukan rapat mendadak, paripurna sampai membuat surat keputasan.

“Saya berharap pemkot kosisten dalam hal mengawal bagaimana gaji ke 13 ini bisa cair,” harap politisi yang dikenal vokal ini.

Senada dengan Masduki, anggota Fraksi PDI-P DPRD Surabaya, Baktiono juga mendesak pemerintah kota untuk segera mengucurkan hak sekitar 14.400 pns atas gaji ke 13 yang hingga saat ini belum di kucurkan.

Menurutnya, hanya kota surabaya yang belum mengucurkan lantaran beralasan atas adanya perubahan perpres 19 tahun 2018 tentang pengucuran gaji ke 13 dan 14 yang harus di tambah dengan tunjangan lain.

“Gaji ke 13 ini sudah ada perintah presiden, menteri melalui surat-surat keputusan. Jadi seluruh kabupaten kota di indonesia ini sudah mencairkan,” ujarnya.

Pria yang juga anggota komisi B yang membidangi terkait masalah anggaran tersebut mengatakan sebenarnya kemampuan untuk membayar gaji ke 13 yang sekitar Rp 60 M tersebut pemkot sangat mampu.

“Surabaya ini cukup. Sangat terlalu bisa, dari selisih penggunanaan anggaran saja sudah cukup, dari penghematan anggaran juga sudah cukup,” ulasnya.

Jika tak kunjung dicairkan, ia mengkhawatirkan akan ada sanksi dari pemerintah pusat.

“Sanksinya bisa berupa sanksi adminiatratif, sanksi keuangan sampai pengurangan dan penahanan dana alokasi umum,” pungkasnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *